Page 183 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
P. 183

183













                                                                     munculnya berbagai macam surat kabar dan majalah
                                                                     menandakan kebebasan pers pada jaman pemerintahan
                                                                     Presiden abdurahman Wahid  (sumber: antara).





                 dan Perikanan (DelP) melalui Keputusan Presiden  nomor  rakyat, terutama  perekonomian  kaum  nahdliyin, yang
                 147 tahun 1999. setelah sidang tahunan mPr tahun 2000,  bekerja sama dengan bank summa. Kerjasama nu-- summa
                 nomenklatur DelP diubah menjadi Departemen Kelautan  itu menghasilkan lembaga keuangan baru yang diberi nama
                 dan Perikanan (DKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan  “nusumma”,  sebagai  institusi pemberi  fasilitas kredit  bagi
                 Presiden nomor 165 tahun 2000.                      usaha rakyat di perdesaan.
                    Disamping pembentukan departemen kelautan,          terobosan Gus Dur di bidang ekonomi rakyat ini terbentur
                 Gus  Dur  juga mengesahkan  beberapa  peraturan  yang  pada  masalah  berat  di  bidang  keuangan  terutama  karena
                 mendukung pengelolaan masalah kelautan seperti  bank  summa  dinyatakan bangkrut.  meskipun  begitu,
                 pengesahan  dan  pemakaian  Konvensi  Hukum  laut  Pbb  Gus Dur terus berusaha  melanjutkan gagasan ini  dengan
                 tahun 1982 di  indonesia (Keppres  no 178  tahun 1999),  menggandeng  Jawa  Pos, dan proyek kerjasama  ini tetap
                 Pembentukan Dewan  maritim  indonesia (Keppres  no  menggunakan  nama  nusumma  walaupun  kepanjangannya
                 161  tahun 1999), mengadakan perjanjian kerjasama  berbeda. Kalau yang pertama kepanjangan dari nu dan bank
                 ridengan  Jerman bidang pelayaran (Keppres  no 55  summa sedang yang kedua menjadi nu sumber manfaat.
                 tahun 1999), dan pemakaian Konvensi  internasional     Gus Dur kembali melontarkan gagasan “ekonomi rakyat” ini
                 tentang tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan akibat  saat ia menjadi presiden. tentu suasananya menjadi lain karena
                 Pencemaran minyak (Keppres no 52 tahun 1999). Dengan  saat menjadi presiden, Gus Dur memiliki kekuasaan yang lebih
                 kebijakan baru dan visioner itu, Gus Dur mengembalikan  besar untuk mengimplementasikannya menjadi kebijakan
                 lagi perhatian yang terabaikan pada laut.           negara. rizal ramli yang ditugasi Gus Dur menangani ekonomi
                                                                     menerjemahkan pemikiran Gus Dur dalam kerangka ekonomi
                 PENGUATAN EKONOmI RAKYAT                            rakyat dan nasionalisme ekonomi. Program alternatif yang
                    sebetulnya  Gus Dur  tidak  terlalu  asing dengan  dikembangkan adalah pemberdayaan usaha Kecil menengah
                 perekonomian  yang  berbasis pedesaan.  saat memimpin  (uKm). Program ini bertujuan meningkatan kecerdasan
                 nu,  Gus Dur pernah mengimpikan  adanya suatu jaringan  masyarakat dalam pengembangan ekonomi. selain itu, untuk
                 bank pedesaan, seperti yang terdapat di bangladesh dengan  menetralisasi dampak krisis ekonomi yang masih tetap terasa
                 Grameen bank. Kemudian pada Dasawarsa 1990-an, Gus Dur  di zaman pemerintahannya,  Gus Dur membentuk  badan
                 menawarkan terobosan dalam menumbuhkan perekonomian  Keamanan ekonomi nasional.



                 ABDURRAHMAN W AHID:1999-2001



     Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd   183                                                 8/21/14   1:17 PM
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188