Page 179 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

179

atas: Presiden abdurrahman Wahid menerima peserta
rakornas tni tahun 2000 di bina Graha (sumber: back
tohir/setneg).

tengah: Presiden abdurrahman Wahid melakukan
kunjungan ke Komplek Divisi Kostrad di Cilodong Jawa
barat (sumber: back tohir/setneg).

bawah: selama kunjungan ke Kostrad Cilodong
Presiden melakukan pemeriksaan dengan mengendarai
mobil pasukan (sumber: back tohir/setneg).

REFORmASI ABRI
Presiden Gus Dur memiliki visi untuk melakukan
reformasi internal dalam tubuh abri agar abri bisa
berdiri secara mandiri dan menjadi kekuatan nasional, tni
yang profesional. Polisi secara mandiri dapat mengatur
permasalahannya sendiri. tni dan Polisi masing-masing
tidak saling mempengaruhi, tidak saling mensubordinasi
tetapi di dalam situasi-situasi tertentu kedua kekuatan ini
bisa bekerja sama dan saling membantu untuk kepentingan
bangsa dan negara.
itulah sebabnya Gus Dur bisa sangat kritis terhadap
tni dan memberikan sanksi terhadap mereka yang
memainkan peran politik penguasa sehingga menodai
kemandirian lembaga tni. Kebijakan yang dilakukan
Gus Dur ini dirumuskan di dalam Ketetapan mPr nomor
Vi dan nomor Vii tahun 2000 yang secara konstitusional
memisahkan antara fungsi pertahanan dan fungsi
keamanan. Fungsi pertahanan terhadap berbagai
ancaman yang menjurus kearah perpecahan dan keutuhan
negara, sepenuhnya diserahkan kepada tni. sementara
masalah keamanan diserahkan kepada Polisi. Pemisahan
lembaga Kepolisian dari tni ditetapkan pada tanggal 1 Juli
1999, langkah ini juga untuk menghindarkan terjadinya
peran Dwi Fungsi abri.

ABDURRAH m AN W AHID:1999-2001

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 179 8/21/14 1:17 PM