Page 174 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

174

“Tanpa Pancasila, negara RI tidak akan pernah ada. Pancasila adalah serangkaian

prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentang hidup

bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan pertahankan Pancasila yang

murni dengan jiwa-raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak jarang
dikebiri atau dimanipulasi ...”

bawah pimpinan Gus Dur menjadi organisasi keagamaan lebih penting dan lebih mendasar dibandingkan dengan
dengan membawa terobosan-terobosan penting dalam usaha memformalkan Islam di dalam tatanan politik
pemikiran modern. menjadi negara Islam secara resmi tetapi basis pendukung
Untuk memperkuat peran sosial dan pendidikan NU, sosiokulturalnya belum ada.
Gus Dur mengambil kebijakan yang fundamental bagi Dengan argumen kultural seperti itu, mudah sekali
masa depan NU, yakni menarik dukungan formal NU dimengerti bahwa NU menerima “asas tunggal”, karena
ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sikap politik hubungan antara Pancasila dan Islam dapat dirumuskan
ini dirumuskan dalam kebijakan “kembali pada Khitah dalam idiom politik keagamaan yang penuh hikmah
Perjuangan 1926”, untuk memposisikan kembali NU sebagaimana tampak di dalam tatanan nilai luhur yang
sebagaimana tujuan berdirinya yaitu sebagai organisasi dipraktekkan beratus-ratus tahun yang lampau oleh bangsa
sosial keagamaan. Menurut Gus Dur, peran agama kita. Kaum Nahdhiyyin tidak akan lupa bahwa, Bung Karno
dan negara mesti diberi garis yang tegas. Gagasan ini merumuskan Pancasila yang digali dari anasir-anasir tradisi
dipegang teguh oleh Gus Dur sebagai agenda utamanya yang hidup di masyarakat kita. Perpaduan antara Islam,
memperkuat posisi masyarakat sipil agar memiliki daya Pancasila, dan tradisi bangsa, membuat kita menjadi lebih arif
tahan lebih besar terhadap penetrasi negara. dalam merumuskan tatanan politik yang adil dan manusiawi.
Oleh karena itu, garis perjuangan NU memperlihatkan Gus Dur berpendapat, paradigma baru yang harus
komitmennya dengan jelas pada tata kehidupan dikembangkan oleh umat Islam adalah pembentukan civil
nasional yang tidak sektarian dan sekaligus mengangkat society. Penguatan civil society sejalan dengan kebijakan
universalitas kemanusiaan. Prinsip yang dijunjung NU karena NU juga memiliki komitmen untuk memperkuat
tinggi oleh kaum Nahdhiyyin : ukhuwah Islamiyah, kemandirian masyarakat.
ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Hal ini
membuktikan, bahwa NU memiliki wawasan kebangsaan CIGANJUR DAN PINTU PEMBUKA REFORMASI
yang kuat. Maka dari itu, Gus Dur selalu menghindari Gerakan Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah bagi
formalitas dalam berpolitik, karena yang paling penting lahirnya politik di Indonesia yang demokratis. Mundurnya
ialah terwujudnya tatanan yang adil dan beradab di Presiden Soeharto dan para pendukungnya membuka
dalam masyarakat Indonesia. Perjuangan ke arah ini jauh kesempatan lahirnya tata pemerintahan yang diharapkan

ABDURRAHMAN W AHID:1999-2001

Presiden RI FINAL REVISI 20082014 CETAK_130%_03_RevSBY_M5.indd 174 10/22/14 9:54 AM