Page 417 - Papua dalam arus sejarah bangsa

yang telah disusun, oleh karena Setelah pengungkapan kebenaran kebanggaan mereka terhadap cerita atau tidak langsung, telah banyak
proses prosekusi yang justru akan dan pengakuan, perlu dilanjutkan sejarah lokal mereka dan keyakinan kebijakan pemerintah yang dilakukan
membahayakan posisi masyarakat dengan upaya rekonsiliasi, yaitu (1) bahwa sejarah yang telah diluruskan untuk memecahkan masalah Papua.
Papua sendiri dalam menghadapi upaya pembukaan forum dialog, tersebut “cocok” dengan identitas diri Harus diakui betapa tidak mudahnya
kelompok tergugat yang dominan. baik antara masyarakat lokal Papua mereka saat ini. Selain itu, pelurusan mengatasi masalah Papua yang berakar
Proses pengungkapan kebenaran ini dengan elit politiknya maupun antara sejarah dapat bermakna besar bagi dalam dan berimplikasi luas ditinjau
perlu didukung oleh kerja pengadilan masyarakat lokal tersebut dengan masyarakat Papua, yang tercatat dari aspek internal maupun eksternal,
yang sangat tergantung pada keadilan Pemerintah Pusat; (2) mempersiapkan dalam beberapa literatur karya baik dari dalam maupun luar negeri.
formal dengan konsep kunci mengakhiri kapasitas pemerintah daerah untuk masyarakatnya, yang cenderung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)
keseluruhan perkara hingga tuntas mematangkan konsep desentralisasi merasa “disalahkan”, antara lain terkait Jenderal TNI Mulyono pada saat
berdasarkan kesaksian, dakwaan, dan yang selama ini tidak berjalan dengan kesulitan mereka untuk beradaptasi melantik Pangdam Cenderawasih pada
penghukuman (Widjojo 2009:206). semestinya; (3) mencegah terjadinya dengan “tren kehidupan” di belahan awal Oktober 2018, menginstruksikan
manipulasi kebenaran di sepanjang barat Indonesia, keinginan untuk kepada Mayjen Yosua Pandit Sembiring
masa pengungkapan dan pengakuan; protes akan keadaan yang dianggap untuk melakukan tindakan persuasif
Proses peradilan tersebut dapat
dilaksanakan berdasarkan UU No. (4) demiliterisasi guna menghilangkan sebagai upaya pemisahan diri dari dalam bertugas di Papua (Kompas,
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan kesan kehadiran militer sebagai entitas NKRI, serta ketidakmampuan mereka 13 Oktober 2018: 4). Pernyataan
HAM. Berdasarkan UU ini, dapat eksesif dan menurunkan tensi antara dalam mengelola sumber daya itu bermakna masih adanya kaitan
kelampauan dengan kekinian
kelompok yang pro dengan yang
alamnya sendiri sehingga terciptalah
diselesaikan tuntutan terhadap kontra terhadap pemerintah; dan (5) eksploitasi asing. Pelurusan terhadap Papua. Kata persuasif, tidak sekedar
pelanggaran HAM berat, yaitu yang memperkuat pemahaman masyarakat sejarah dan penguatan ciri identitas pernyataan biasa tanpa makna distingtif
dikategorikan sebagai kejahatan sipil Papua (Widjojo 2009:219-222). dalam diri masyarakat Papua sebagai jika dihadapkan dengan kata represif,
genosida (kejahatan yang dilakukan bagian dari Republik Indonesia juga yang secara implisit pernah terjadi di
oleh suatu kelompok masyarakat yang Persoalan mendasar lainnya, yaitu dapat mengarah pada rasa keterikatan masa lalu. Perencanaan tersebut perlu
ditujukan untuk menghancurkan atau mengenai pelurusan sejarah dan (interrelations) antara suatu entitas lokal dilaksanakan secara bertahap, dalam
memusnahkan kelompok bangsa, ras, konstruksi identitas politik yang (atau provinsial?) dengan entitas yang arti berangsur-angsur, agar hasil dan
etnis, dan agama tertentu dengan memerlukan banyak perhatian memiliki kedudukan lebih tinggi, yang prosesnya lebih terukur, sebab untuk
cara membunuh, menyiksa, mencegah dan keseriusan. Melalui pelurusan dalam hal ini adalah negara. Maka, menuntaskan program yang ada dalam
kelahiran, atau memisahkan anak- sejarah dan konstruksi identitas paradigma baru pun terbentuk terkait road map tersebut diperlukan suatu
anak dari orang tua mereka) dan yang tepat, the feels of resentment posisi tawar Papua dalam Indonesia, kontinuitas yang dapat memastikan
kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dirasakan masyarakat Papua, atau Indonesia bagi Papua. bahwa Papua tidak perlu lagi menjadi
suatu kejahatan yang meluas dan seperti yang dijelaskan oleh Taufik penyelesaian yang tertunda. Dinamika
sistemik yang ditujukan bagi rakyat sipil Abdullah (2009:466), akan lambat Bertolak dari road map yang dirancang masa kontemporer Papua ternyata
(Widjojo 2009:207). laun berkurang, oleh karena adanya oleh LIPI (2005), baik secara langsung masih memperlihatkan pola sejarah

40 PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 40101
4000
4
P