Page 412 - Papua dalam arus sejarah bangsa
P. 412
lampau dialog selalu dikaitkan dengan bukalah sesi tanya jawab, melainkan dengan konteks historiografi sesiap itu untuk menyambut “saudara”
sikap Pemerintah Pusat yang akan wadah bagi proses respect, genuine nasional, dapat dimanfaatkan barunya.
menentang segala hal yang mengarah interest, active listening, and practical sebagai refleksi bagi masa lampau
pada disintegrasi, serta sikap golongan questioning. Jangan lupa pula bahwa untuk membangkitkan unsur empati, Kesan tersebut kemudian perlu diubah
prokemerdekaan seperti OPM yang hambatan-hambatan yang ada di masa ketelatenan, dedikasi, dan keberpihakan dengan tindakan yang berbasis pada
akan selalu berpegangan pada lalu telah “diangkat”, seperti misalnya yang kuat terhadap kepentingan orang perencanaan yang matang, yaitu dalam
“kemerdekaan harga mati”, maka pertentangan kepentingan pusat dan asli (Widjojo 2009:230). bentuk Papua Road Map yang dirancang
di masa kini konotasi dialog telah daerah, serta akuisisi besar saham untuk ditawarkan kepada Pemerintah
berubah. Di era Reformasi sendiri, Freeport oleh Indonesia, walaupun Bagaimana posisi Indonesia di mata Pusat menjadi lembaga kenegaraan
pemerintahan Presiden Yudhoyono telah hambatan seperti ketimpangan sosial masyarakat Papua, dan bagaimana yang lebih ramah, merangkul, dan
menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan ekonomi akan selamanya ada kedudukan Papua bagi Indonesia? berkeadilan. Selain itu, rencana ini juga
tak lagi kaku soal dialog, terlihat dari sampai Otonomi Khusus dapat benar- Apakah Papua menjadi bagian memetakan kompleksitas persoalan di
bagaimana akhirnya konflik Aceh yang benar mengakomodasi keinginan dan dari keindonesiaan, ataukah justru tingkat nasional dan lokal, antara lain
meliputi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kebutuhan masyarakat Papua (Widjojo berseberangan? Secara diplomatis, marjinalisasi, kegagalan pembangunan,
dapat diselesaikan melalui dialog dan 2009:148-149). Indonesia telah memenangkan pelanggaran HAM, dan dialog
kesepakatan bersama. Dialog kini telah perlawanan terhadap kolonialisme berkelanjutan. Dampaknya secara
bermakna sama dengan musyawarah Diplomasi melawan kolonialisme, dengan masuknya Papua sebagai signifikan tentu dapat menyelesaikan
(Widjojo 2009:147). sebagaimana dinyatakan oleh bagian dari Indonesia, namun pada persoalan-persoalan turunan dari
Widjojo (2009), telah usai di tahun perkembangannya Pemerintah empat persoalan utama tersebut
Sebelum dialog tersebut dilaksanakan, 1963. Namun, perjuangan untuk Indonesia justru menerapkan (Widjojo 2009:228).
Pemerintah Pusat perlu kembali menghadirkan nilai keindonesiaan kuasa pusat yang terkesan tidak
belajar pada sejarah di masa lampau, belum usai di Papua oleh karena menguntungkan bagi masyarakat Setelah kompleksitas permasalahan
seperti yang tercantum pada acara cara penghadirannya yang salah Papua. dapat dipetakan, maka dapat
International Workshop regarding pada masa pascaPepera. Maka, merupakan alternatif bagi penguraian
Peace Building and Development in konsep keindonesiaan tersebut perlu Proses penyelarasan antara nilai masalahnya. Pertama, terkait
West Papua, Dialogue versus Violence: diartikulasikan kembali sebagai suatu keindonesiaan dengan nilai kepapuaan marjinalisasi ekonomi dan politik akibat
Hearing Other Voices yang diadakan konsep yang lentur, dalam arti ukuran- tersebut berjalan dengan sangat migrasi di tahun 1970an, sehingga
di University of Sydney, Australia pada ukuran yang menjadi standar dalam mencolok dengan adanya okupasi perlu dikembangkan kesadaran untuk
16-17 Agustus 2004. Persiapan yang memaknai keindonesiaan harus militer, tindakan represif yang banyak memberdayakan masyarakat Papua.
perlu diperhatikan dalam dialog untuk disesuaikan dengan lokalitas yang ada menunjukkan perilaku kekerasan dan Kedua, terkait kegagalan pembangunan
mencapai “kesepakatan baru” antara dengan mengesampingkan ego Ibukota. marjinalisasi, kegagalan pembangunan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta
Pemerintah Pusat dengan orang Papua Peran sejarah, dalam bentuk penulisan dan pengingkaran sejarah. Pemerintah pemberdayaan ekonomi yang juga
antara lain kesadaran bahwa dialog sejarah lokal yang berkesinambungan Indonesia kemudian terkesan tidak dapat terselesaikan dengan adanya
3
3966
39 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 39797
