Page 410 - Papua dalam arus sejarah bangsa
P. 410

masa Otonomi Khusus, tapi perbaikan     setelah keluar dari alam kolonialisme                      eksploitasi sumber daya alam yang       capaian tersebut sangat kasat mata.
                      ini tidak muncul di media. Dengan       Belanda adalah berkenalan dan                              didukung aspek politik yang tidak       Terlebih masih seringnya terjadi aksi-
                      demikian, peran pers yang independen    kemudian (di)masuk(kan) ke dalam                           berpihak ke rakyat setempat.            aksi kekerasan secara timbal balik
                      dan obyektif dari lokal, nasional,      entitas politik NKRI pada 1962–1969.                                                               antara “orang bersenjata” dengan
                      dan internasional seharusnya dapat      Pengalaman “keterbukaan” kedua                             Reformasi telah memberikan peluang,     anggota TNI/Polri, buruknya gizi, dan
                      membantu menjernihkan permasalahan      adalah setelah “hilang tertelan”                           sekaligus ancaman baru bagi kondisi     kematian balita dalam jumlah yang
                      di Papua.                               sejarahnya oleh Orde Baru yang                             Papua yang telah lama tertekan,         tidak kecil. Termasuk banyaknya dan
                                                              memerintah secara sentralistis dan                         bahkan dengan stigma separatis yang     besarnya anggaran korupsi yang untuk
                      Sejarah Papua bersifat kompleks dan     otoriter, sehingga tidak memungkinkan                      sulit dilepaskan dari dirinya. Oleh     waktu lama tak tersingkap dan mulai
                      berdimensi luas oleh karena berbagai    munculnya aspirasi kepermukaan.                            karena itu, kesempatan pertama yang     ditangani.
                      kepentingan yang terlibat di dalamnya.   Lebih daripada itu, pemerintah Orde                       ingin digunakan dalam alam Reformasi
                      Kerumitan mengenai masa lampau          Baru dipandang tidak adil terhadap                         adalah “Papua Merdeka”. Dihadapkan      Masalahnya kemudian rupanya bukan
                      yang terjadi dalam kehidupan di Papua   Papua karena dipandang “lebih                              pada situasi yang sedemikian rupa,      saja “Jakarta Tipu Papua”, tetapi juga
                      ditengarai disebabkan oleh karena       banyak mengambil dan sangat sedikit                        Presiden Abdurrahman Wahid              ada ungkapan “Papua Tipu Papua”.
                      secara struktural, permasalahan ini     memberi” kepada Papua. Terutama                            merupakan presiden yang paling          Pembangunan yang dilakukan sebelum
                      mencakup aspek geografi, budaya,        dilihat dari konteks pertambangan,                         banyak memberikan konsesi bagi          masa Otonomi Khusus, nyatanya jauh
                      sosial, ekonomi, dan politik. Suatu     ketika pemerintah pusat hanya berfokus                     masyarakat Papua, antara lain           lebih banyak daripada setelahnya,
                      cakupan yang sangat luas dan begitu     pada hasil pertambangan tembaga                            izin terkait penggunaan kembali         sehingga ironi merupakan kata yang
                      mendasar jika diperhatikan lebih lanjut.   dan emas yang dikeruk habis dalam                       nama “Papua” untuk menggantikan         tepat dalam menggambarkan upaya-
                      Aspek keamanan juga termasuk, jika      kerangka investasi, dan sebaliknya                         nama “Irian Jaya” yang disematkan       upaya pemerintah di periode yang telah
                      yang dimaksud sebagai konflik—yang      kemiskinan dan kerusakan lingkungan                        Pemerintah Orde Baru. Sikap itu         dibahas dalam bagian ini. Begitulah
                      seringkali menggunakan senjata,         yang luput dari atensi. Secara                             saja, sesungguhnya telah memberi        kompleksitas masalah dan isu Papua
                      sebetulnya karena tersumbatnya jalur    struktural, kondisi ketidakadilan itulah                   kepuasan sesaat bagi mereka yang        dalam sejarah kontemporer yang
                      komunikasi dan pemecahan masalah        pada umumnya yang menjadi faktor                           “dahaga” karena sudah terlalu           masih terus bergulir. Membicarakan
                      pada tingkat awal.                      munculnya gerakan separatis. Namun                         lama merasa kehilangan “identitas”.     kemungkinan dialog pada masa itu
                                                              sayangnya, pendekatan militer dan                          Masyarakat Papua seperti mendapat       dianalogikan seperti “merebus batu”
                      Secara geokultural, Papua terlalu cepat   kekerasan yang dipilih dan diambil oleh                  pengakuan dari tindakan Gus Dur         (Widjojo 2009:145), suatu kegiatan
                      memasuki dunia “keterbukaan” dan        pemerintah untuk mengatasi masalah                         tersebut. Tetapi sayangnya, lagi-lagi   yang diupayakan secara terus-menerus
                      “globalisasi” yang justru membuat       tersebut. Ditinjau dari segi budaya,                       praktik dari kebijakan pemerintah       namun tidak akan bisa membuahkan
                      masyarakatnya terpinggirkan karena      kondisi tergerusnya makna nilai-                           daerah, dan kini ada dua provinsi       hasil yang dapat dinikmati. Akan
                      ketidakmampuannya bersaing dengan       nilainya seiring munculnya perubahan                       dari rencana pemekaran tiga provinsi,   tetapi, di sinilah titik atau celah bagi
                      perubahan cepat. Pengalaman Papua       karena masuknya pendatang dari                             ternyata tidak memenuhi harapan         Pemerintah Pusat untuk memutuskan
                      menghadapi keterbukaan pertama kali     bagian Indonesia lainnya, serta kondisi                    dan cita-cita Reformasi. Indikator      siklus konflik di Papua. Jika di masa



                   3944
                   39     P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA                                                                                 PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 395APUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 395
                                                                                                                                                                          P
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415