Page 407 - Papua dalam arus sejarah bangsa

proses perumusan Otonomi Khusus, mengeluarkan Instruksi Presiden Konflik mengenai Otonomi Khusus terjadi perubahan ciri fisik, termasuk
sehingga mereka merasa curiga ada (Inpres) No. 1 Tahun 2003 mengenai terjadi di level elit dan level masyarakat juga dengan agama yang mereka
agenda separatis dibaliknya. (Widjojo, Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Papua. Pada saat itu, sempat terbagi yakini. Hal tersebut berarti bukan hanya
Bola Liar Kegagalan Otonomi Khusus). Jaya Barat. Hal ini dianggap sebagai dua, antara pendukung otonomi khusus umat beragama Kristen saja yang
strategi untuk melemahkan pengaruh (Provinsi Papua) dengan pendukung bermukim di Papua.
Sebagai hasil dari UU Otonomi Khusus separatis yang ada di Jayapura. pemekaran (Provinsi Irian Jaya Barat).
untuk Papua, terdapat tiga lembaga Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun Pada tahun 2004, setelah ditetapkan Mengenai permasalahan Hak Asasi
pemerintahan di Papua yang saling 2004 mengenai MRP sendiri baru PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP, Manusia di Papua, UU Otonomi
bekerja sama satu dengan yang dikeluarkan pada akhir tahun 2004. masalahnya menjadi bergeser ke siapa Khusus tidak banyak memberikan
lainnya. Lembaga pemerintahan itu, yang akan mengisi kursi Majelis Rakyat solusi. Isu Hak Asasi Manusia
di antaranya Pemerintah Daerah Selain dari terbentuknya tiga lembaga Papua (MRP). Badan ini sendiri terbagi di Papua yang terjadi karena
Provinsi Papua (Gubernur dan pemerintah sebagai perwujudan dari dalam 42 anggota dan 14 daerah pendekatan militeristik belum banyak
Jajarannya), Dewan Perwakilan Rakyat Otonomi Khusus, terdapat kelompok- pemilihan di Papua, meliputi 14 orang berubah di masa awal pemberlakuan
Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat kelompok di masyarakat Papua yang perwakilan dari unsur agama, adat, Otonomi Khusus. Penelitian dari LIPI
Papua (MRP). MRP dapat dikatakan dominan dalam menyampaikan dan perempuan. Panitia pemilihan MRP pada 2005 mengungkapkan bahwa
sebagai sebagai satu poin penting UU aspirasi masyarakat Papua sejak diambil alih oleh Kesatuan Bangsa TNI masih lebih dominan untuk
Otonomi Khusus karena merupakan 2003. Kelompok-kelompok ini terdiri Daerah (Kesbangda) dari Kemendagri. menjaga stabilitas pertahanan dan
“representasi kultural orang asli Papua dari: Dewan Adat Papua (DAP) dan keamanan dibanding Polri. Dengan
yang memiliki wewenang tertentu Presidium Dewan Papua (PDP). Dalam proses pembentukan UU demikian, kasus-kasus kekerasan
dalam rangka perlindungan hak-hak Keduanya memiliki peran yang cukup Otonomi Khusus ini, wacana pencarian yang terjadi di Papua masih dianggap
orang asli Papua.” (Butir G, UU No. 21 sentral dalam wacana perpolitikan identitas “orang Papua” yang berbeda sebagai permasalahan kedaulatan
Tahun 2001) yang memiliki wewenang di Papua. Kelompok-kelompok dengan “orang Indonesia” semakin yang harus ditangani secara militer,
sebagai badan pertimbangan dan lain, seperti Lembaga Keagamaan, menguat. Orang Papua diidentifikasikan bukan sipil. Hal ini berdampak pada
pengawas pelaksanaan Otonomi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) sebagai bagian dari ras Melanesia, upaya penegakan Hak Asasi Manusia
Khusus. Akan tetapi, pemerintah pusat nasional dan internasional, memiliki dengan ciri dominan seperti berkulit di Papua. Dalam pembahasan
terlambat memilih anggotanya hingga jaringan di tingkat lokal. Mereka hitam, berambut keriting, dan selanjutnya, akan terlihat bagaimana
tiga tahun setelah diberlakukannya adalah para buruh, kelompok profesi, beragama Kristen. Padahal, banyak gerakan perlawanan di Papua dari
Otonomi Khusus. Suatu hal yang transmigran (petani), dan masyarakat orang Papua, terutama di Fakfak, masa Presiden Megawati hingga
menjadi polemik tersendiri karena lokal (peramu), dan kelompok garis Kaimana, P. Adi, Raja Ampat, Serui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pemerintah terkesan tidak sinkron keras (bersenjata). Masing-masing dari dan Sorong yang kenyataannya tidak seringkali direspon dengan tindakan
dengan semangat Otonomi Khusus (LIPI kelompok ini memiliki perspektif dan memiliki ciri-ciri seperti itu. Mereka angkat senjata. Selain itu, bukti yang
2005:3). Pada saat MRP belum dibentuk strategi sendiri terhadap penanganan sudah bercampur baur dengan ras lain muncul memaparkan bahwa upaya
ini, pemerintahan Presiden Megawati konflik di Papua. selama ratusan tahun, sehingga telah penegakan “legitimasi TNI” ini tidak

3
39 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 39191
3900