Page 404 - Papua dalam arus sejarah bangsa
P. 404
Presiden Habibie. Pada masa itu, mengatur pemekaran Provinsi Irian Jaya Khusus bagi Provinsi Papua” akhirnya hak dasar penduduk asli Papua;”
upaya untuk mengubah format Tengah dan Irian Jaya Barat. Selain selesai dibuat dan mulai diberlakukan (Butir H, Undang-Undang No. 21
pembangunan Indonesia dari itu, diatur juga pemekaran Kabupaten sejak masa Presiden Megawati Tahun 2001)
sentralisasi ke desentralisasi sudah Paniai, Mimika, Jayapura, dan Sorong. Soekarnoputri. Melalui UU No. 21
mulai dilakukan. Presiden Habibie Kebijakan Pemekaran Wilayah di Papua Tahun 2001, pemerintah mengatur Undang-Undang No. 21 Tahun 2001
mendorong Otonomi Daerah melalui ini segera ditolak oleh masyarakat lahirnya perangkat regulasi untuk terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal. UU
UU No. 22 tahun 1999, suatu Papua, termasuk dari jajaran Papua. Dalam UU ini, pemerintah ini mengatur, di antaranya pembagian
kebijakan yang mendorong semangat Pemerintah Daerah Papua. Dalam mengakui beberapa butir penting daerah di Papua, kewenangan daerah,
pembangunan di daerah-daerah, situasi ini, MPR RI segera menyusun sebagai berikut: bentuk dan susunan pemerintahan,
termasuk di Papua. Di samping itu, suatu ketetapan untuk memberikan a. “... bahwa penyelenggaraan kewenangan memiliki partai politik
Presiden Habibie juga mendorong status Otonomi Khusus kepada pemerintahan dan pelaksanaan sendiri, hingga masalah kewenangan
terciptanya satu ruang dialog bagi Papua. Melalui Tap MPR No. 4 Tahun pembangunan di Provinsi Papua jaminan hidup kepada penduduk Papua.
kelompok yang prointegrasi dengan 1999, MPR meminta agar pemerintah selama ini belum sepenuhnya
RI dan yang prokemerdekaan Papua memberikan Otonomi Khusus, yang memenuhi rasa keadilan, belum Tokoh-tokoh lahirnya UU Otonomi
melalui pembentukan “Tim Seratus”. berarti aspirasi masyarakat Papua dapat sepenuhnya memungkinkan Khusus adalah para intelektual dan
lebih didengar dalam penyusunan tercapainya kesejahteraan rakyat, aktivis LSM dari Papua, didukung oleh
Selama itu, belum pernah ada, satu peraturan serta penyelenggaraan belum sepenuhnya mendukung anggota DPR RI dari Papua, serta
wadah pun yang memberi kesempatan pemerintahan di Papua (Widjojo terwujudnya penegakan Gubernur Papua, Jaap Solossa. Orang
kepada para tokoh Papua dan 2009:110-111). hukum, dan belum sepenuhnya Papua dalam penyusunan Otonomi
Pemerintah Pusat untuk berdialog. menampakkan kehormatan Khusus lebih banyak dilibatkan.
Anggota Tim ini di antaranya adalah Sejak dikeluarkannya Tap MPR terhadap Hak Asasi Manusia Sayangnya, UU Otonomi Khusus ini
tokoh-tokoh radikal Papua yang No. 4 Tahun 1999, pembahasan di Provinsi Papua, khususnya tidak melibatkan masyarakat Papua
tentunya memiliki aspirasi untuk mengenai Otonomi Khusus untuk masyarakat Papua;” (Poin F, UU No. secara “langsung”. Seperti halnya yang
merdeka. Namun, rekomendasi Papua semakin intensif. Presiden 21 Tahun 2001) disampaikan oleh Widjojo (1997), di
atau tuntutan dari “Tim Seratus” Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga b. “... bahwa pengelolaan dan tengah situasi konflik di Papua, tidak
tidak menjadi dasar dari kebijakan mendorong Otonomi Khusus dengan pemanfaatan hasil kekayaan alam dilibatkannya masyarakat luas Papua
selanjutnya. Di tahun yang sama, menginisiasi penyusunan rancangan Provinsi Papua belum digunakan dalam penyusunan UU Otonomi
pemerintahan Presiden Habibie (draft) Otonomi Khusus. Pada masa secara optimal untuk meningkatkan Khusus, disambut dengan sikap antipati
mengeluarkan kebijakan Pemekaran pemerintahan yang dipimpin oleh taraf hidup masyarakat asli, di daerah. Kelompok yang bertikai, di
Wilayah yang dianggap semakin Gus Dur, nama Irian Jaya berubah sehingga telah mengakibatkan antaranya OPM, PDP, dan kelompok
bertentangan dengan aspirasi “Tim menjadi Papua sebagai salah satu terjadinya kesenjangan antara prokemerdekaan lainnya tidak sepakat
Seratus” (Widjojo 2009:111). Melalui upaya pemerintah pusat menyerap Provinsi Papua dan daerah lain, dengan Otonomi Khusus. Bahkan, pihak
UU No. 45 tahun 1999, pemerintah aspirasi di Papua. Kebijakan “Otonomi serta merupakan pengabaian hak- TNI juga merasa tidak dilibatkan dalam
38 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 389APUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 389
3888
P
