Page 403 - Papua dalam arus sejarah bangsa

sejarah. Papua dalam perspektif NKRI Grasberg, tidak serta-merta menjadikan Orde Baru, tetapi tidak kepada orang Berdasarkan hasil penelitian LIPI
tampaknya diposisikan sebagai sumber pembangunan Papua berjalan baik Papua yang mendiami wilayah tersebut, di tahun 2010 terkait pemetaan
ancaman disintegrasi karena ide dan selama periode Orde Baru. Bahkan begitu pendapat yang terus bergaung terhadap potensi Papua, terdapat
gerakan separatisme yang tak pernah berdasarkan data dari Badan Pusat dalam pembicaraan sehari-hari di empat akar permasalahan yang
(di)selesai(kan). Oleh karena itu, selain Statistik, Provinsi Irian Jaya adalah sana. Para aktivis Papua mengatakan patutnya perlu diperhatikan untuk
masalah utamanya adalah Hak Asasi provinsi paling miskin di Indonesia bahwa mereka seringkali merasa menuntaskan “kesalahan-kesalahan”
Manusia, isu Papua bergulir bersamaan pada 1996. Padahal, Papua bersama terasing, justru ketika mereka berada di masa lampau yang ada di wilayah
dengan keinginan “pelurusan sejarah”. tiga provinsi lainnya: Aceh, Kalimantan kampung halamannya sendiri (Abdullah, paling timur tersebut. Pertama,
Tuntutan untuk keluar dari NKRI Timur, dan Riau merupakan daerah 2009:487). pemerintah perlu mengkaji dampak
yang diperjuangkan terus-menerus, penyumbang terbesar pendapatan bagi dari marjinalisasi, diskriminasi, dan
bahkan hingga kini, sebetulnya telah negara melalui hasil tambangnya. Dalam sejarah Freeport, tercatat ketertinggalan Papua di bidang
diakomodasi dengan diterbitkannya pada tahun 1963, Freeport-McMoran sosial dan ekonomi; kedua, perlu
UU Otonomi Khusus. Namun, Freeport Indonesia, dengan pengelola melancarkan negosiasi atas konsesi ada kesadaran terkait kegagalan
pembangunan yang dapat mewujudkan perusahaan tambang Amerika Serikat, terhadap ladang tembaga. Baru di pembangunan di Papua yang tidak
kesejahteraan masyarakat seperti yang sejak 1973 dibuka oleh Presiden tahun 1969, terdapat penemuan emas disepadankan dengan potensi dan
diharapkan dengan anggaran yang Soeharto untuk mulai beroperasi. di ladang tembaga tersebut yang batasan yang berlaku di sana; ketiga,
melimpah ternyata tidak berhasil, ketika Meminjam kata-kata Jeffrey A. Winters, kadarnya mencapai 2.5%. Setelah masalah sejarah dan status politik
UU Otonomi Khusus yang diperbaharui pakar politik Asia Tenggara Universitas persetujuan terhadap konsesi yang Papua; dan keempat, penyelesaian
pun ternyata belum memuaskan. Northwestern Boston, mengenai diminta itu diterima oleh Pemerintah tindakan-tindakan yang melanggar
Banyak anggaran yang digelontorkan Freeport, “Saya tidak pernah mendengar Indonesia, dibentuklah perusahaan HAM (Numberi 2013:174).
tidak menyentuh masyarakat bawah. sebelumnya di negara mana pun, lokal yang bernama Freeport
Isu pendidikan, kesehatan, dan kondisi pengusaha global bertemu dengan Indonesia, Inc., serta kerja sama Pelaksanaan Kongres Papua 2000
sosial ekonomi secara umumnya masih sebuah negara dan menentukan sendiri dengan Jepang untuk mengolah merupakan forum demokrasi Papua
menjadi masalah besar di Papua. syarat-syarat untuk berbisnis di negara bahan mentah yang didapatkan tertinggi setelah Kongres Papua
tersebut” (“Wajah Buku” Paharial & (Osborne 2001:251). Tenaga ahli 1961 oleh Komite Nasional Papua.
Masalah utama Papua lainnnya adalah Yuwono 2016). Minim yang diperoleh, atau teknisinya berasal dari Amerika Dirasakan selama masa Orde Lama
eksploitasi sumber daya alam oleh PT. apalagi bagi masyarakat Papua. Serikat, sementara pekerja konstruksi maupun Orde Baru, rakyat Papua
Freeport Indonesia, yang bukan hanya Akan tetapi sebaliknya, dampaknya berasal dari Filipina dan Korea Selatan, tidak pernah dapat berkumpul dan
menjadi isu nasional, tetapi justru terhadap kehidupan orang Papua walaupun sempat pula dipekerjakan bermusyawarah tentang nasib mereka
menyebabkan kemiskinan masyarakat adalah kerusakan lingkungan dan ratusan penduduk asli dengan upah sendiri. Sebelum diberlakukannya
Papua dan rusaknya lingkungan hidup. polusi yang merugikan kehidupan. ala kadarnya, sesuai dengan perjanjian Otonomi Khusus, kebijakan Otonomi
Kenyataan bahwa di Papua terdapat Pemerintah Pusat di Jakarta memang dengan Pemerintah Indonesia sendiri Daerah dalam pembangunan
tambang terbesar di dunia, Erstberg dan sangat memperhatikan Papua di masa (Osborne, 2001: 252). Indonesia sudah dimulai sejak masa

3
38 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 38787
3866