Page 398 - Papua dalam arus sejarah bangsa
P. 398
pelurusan sejarah, pelindungan Namun, pembatasan migrasi pun maupun daerah, berharap agar Papua sampai timur Papua menuntut
hak, pembangunan tepat guna, tidak dapat dijadikan solusi, karena dapat terus menjadi bagian dari NKRI. merdeka. Modifikasi yang akhirnya
serta peninjauan kembali struktur dianggap tidak tepat sebagai kebijakan Namun sebagian yang lain, terutama disepakati untuk mengatasi konflik
pemerintahan daerah yang telah untuk merancang strategi baru di Papua, menginginkan Papua untuk di Aceh dan tuntutan kemerdekaan
berjalan. Maka, untuk mengatasinya terhadap pembangunan di Papua, merdeka. Pada bagian ini, yang ingin adalah diberikannya otonomi
telah ditemukan tiga jenis solusi, sebagaimana yang harus kita lakukan ditekankan adalah pada permasalahan khusus Aceh sebagai NAD dengan
antara lain solusi dominan, tandingan, saat ini. Strategi pamungkas bagi Papua di Masa Reformasi: bagaimana keistimewaan perangkat perundangan
dan alternatif bagi masing-masing solusi rasa termarjinalkan orang Papua kesempatan yang muncul di masa yang untuk mengatur pemerintahan
permasalahan. Solusi Dominan bagi Pemerintah Pusat adalah melalui Reformasi menjadi pendorong daerah. Sementara daerah lain
bagi permasalahan pertama adalah evaluasi terhadap Otonomi Khusus, optimisme untuk Papua yang lebih baik. menuntut hal yang sama. Untuk
tidak diperlukannya dialog, kendati sementara status tersebut bukanlah Di saat yang sama, terdapat tantangan provinsi paling timur Indonesia Irian
sesungguhnya dialog adalah hal status yang tepat atau didambakan serta permasalahan yang semakin Jaya yang kemudian diberi nama
yang penting, baik dilakukan secara oleh golongan yang prokemerdekaan kompleks. Papua, pemerintah memberi Otonomi
internal maupun internasional. Papua. Yang diinginkan adalah Khusus.
Solusi Dominan bagi permasalahan kemerdekaan, sehingga evaluasi Satu kebijakan yang erat kaitannya
kedua adalah tidak diperlukannya terhadap Otonomi Khusus adalah dengan periode Reformasi adalah Reformasi bagi masyarakat Papua
rekonsiliasi oleh karena dianggap tepat sepanjang tujuannya adalah Otonomi Khusus. Melalui kebijakan ini, merupakan momentum untuk sebuah
tidak terjadinya pelanggaran HAM. untuk menciptakan rekognisi baru Papua diharapkan dapat lebih banyak kesadaran baru untuk memperjuangkan
Akibatnya, ada tuntutan tandingan menanamkan nilai Keindonesiaan di mengelola hasil sumber alamnya, secara damai dan konstitusional
untuk membawa persoalan integrasi samping nilai Kepapuaan yang ada. serta tidak lagi bergantung pada pengakuan terhadap hak-hak dasar
Papua ke Indonesia ini ke pengadilan kebijakan sentral dari pemerintah serta adanya tuntutan penyelesaian
HAM internasional. Solusi Alternatif Permasalahan Papua yang sudah pusat. Kendala-kendala bermunculan masalah yang berkaitan dengan
untuk masalah ini adalah dibentuknya “akut” ini mendapatkan sorotan lebih sejak perumusan Otonomi Khusus pelanggaran dan pelindungan HAM
Komisi Kebenaran untuk mengusut luas di periode Reformasi oleh karena dan penerapannya, terutama karena penduduk asli Papua. Dalam kaitan
tuntas pelanggaran HAM yang ada, Papua dianggap sebagai bagian dari adanya tarik-menarik kepentingan itu hal prinsip yang belum pernah
sehingga proses rekonsiliasi dapat permasalahan Orde Baru yang belum di tataran pusat dan daerah Papua. ditegaskan dalam undang-undang
berjalan dengan damai. Untuk solusi tuntas dan perlu diselesaikan. Lepasnya Sikap daerah dengan berakhirnya sehingga menjadi pertimbangan untuk
permasalahan ketiga, Pemerintah Timor Timur lewat proses Referendum pemerintahan Orde Baru adalah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001
Pusat yang dominan mengusulkan pada tahun 1999 adalah satu pelajaran menuntut hak-hak khususnya tentang Otonomi Khusus, yakni: (1)
percepatan pembangunan yang penting untuk lebih memperhatikan untuk diberi hak dan kewenangan Pengakuan bahwa penduduk asli Papua
justru mengundang imigrasi yang perkembangan Papua sebagai salah yang seluas-luasnya untuk adalah dari ras Melanesia yang memiliki
menyebabkan semakin tertinggalnya satu bagian dari NKRI. Sebagian elite menyelenggarakan pemerintahan keragaman kebudayaan, sejarah,
penduduk asli karena kalah bersaing. politik Indonesia, baik di tingkat lokal daerahnya. Dari ujung barat Aceh adat istiadat, dan bahasa sendiri; (2)
38282
3 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 383APUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 383
P
