Page 397 - Papua dalam arus sejarah bangsa

wilayah yang otonom. Otonomi Khusus lebih demokratis dengan munculnya bagian yang integral secara historis yang diterapkan Indonesia; Kedua,
untuk Papua diberikan berdasarkan putra-putri daerah yang dapat masuk dengan Indonesia dalam konteks persoalan mengenai kekerasan fisik
UU No. 21 Tahun 2001. Kebijakan ke struktur pemerintahan untuk historiografi nasional, setelah ada dari angkatan bersenjata (militer)
ini ditujukan untuk memperkuat memajukan wilayahnya sendiri. kekosongan panjang yang membuka yang timbul karena adanya kuasa
landasan pemerataan pembangunan Pada dasarnya, otonomi khusus jarak antara Pemerintah Pusat politik. Akibatnya, muncul tuduhan
di Papua, berdasarkan kearifan dan telah memberikan kewenangan bagi dengan Pemerintah Daerah Papua. pelanggaran HAM terhadap rezim
kecemerlangan lokal (local genious Pemerintah Daerah, baik dalam lingkup Berdasarkan pemetaan yang telah pemerintahan yang dianggap
and indigenousity) yang mereka miliki, provinsi maupun kabupaten dan kota, dilakukan LIPI sepanjang tahun sentralistis, otoriter, dan mengekor
sehingga pembangunan yang ada untuk mengatur tata kehidupannya 2004–2006, terdapat analisis terkait kapitalisme internasional. Kekerasan
menjadi tepat sasaran dan tepat guna. sendiri secara bertanggung jawab persoalan konteks, dan kontradiksi dipandang sebagai bentuk pertahanan
Status otonomi khusus diharapkan kepada Pemerintah Pusat. narasi yang berkembang di Papua terhadap keutuhan NKRI, namun
dapat mendorong pembangunan yang sejak kemerdekaan Indonesia hingga sesungguhnya telah melanggar
meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua telah menjalankan sistem masa Otonomi Khusus di era Reformasi HAM. Ketiga, persoalan kegagalan
Papua, menciptakan keadilan, serta otonomi khusus sejak tahun 2001 (Widjojo 2009:7). Pertama, persoalan pembangunan dari rezim tersebut
menjadi wadah bagi aspirasi dengan melalui ketetapan Undang-Undang mengenai sejarah integrasi, status yang tidak tepat sasaran, oleh karena
dibentuknya Majelis Rakyat Papua No. 21 tahun 2001, agar integrasi politik, dan identitas politik yang pembangunan yang dimaksudkan
di Jayapura yang beranggotakan dapat dicapai. Namun, yang tercipta termasuk pada konteks peralihan untuk memodernkan Papua, justru
penduduk asli, serta DPRD Tingkat justru pemekaran wilayah yang kekuasaan dari Belanda ke Indonesia malah meningkatkan migrasi tenaga
Provinsi setempat (Numberi 2013:51). memicu penyimpangan administrasi dalam lingkup Perang Dingin. Narasi kerja yang membuat penduduk asli
dan anggaran pembangunan daerah. yang dominan muncul adalah bahwa termarjinalkan.
Otonomi Khusus adalah affirmative Akibatnya, perlawanan yang ada Papua merupakan bagian dari
policy atau kebijakan yang berpihak terhadap sebuah kesalahan pertama NKRI yang pengesahan statusnya Terakhir, telah terjadi inkonsistensi
pada masyarakat asli Papua. Pemberian berubah menjadi kesalahan sistemik berdasarkan Pepera dan Resolusi PBB, kebijakan Otonomi Khusus dan
kemandirian—untuk mengelola yang memandang Papua sebagai serta pemaknaan integrasi sebagai marjinalisasi orang Papua yang
pemerintahannya sendiri berdasarkan wilayah yang konstan separatis. kemerdekaan dari kolonoalisme. semakin kuat di era Reformasi yang
atas otonomi dan pemekaran— Namun sebaliknya, pendapat lain seharusnya membawa pandangan dan
memberikan Papua kesempatan untuk “Kunjungan kembali” terhadap alur menyebutkan bahwa orang Papua tindakan yang jauh lebih demokratis.
mengelola Dana Otonomi Khusus, cerita sejarah Papua perlu dilakukan berasal dari rumpun ras Melanesia Otonomi Khusus dianggap mampu
selain dari Dana Alokasi Umum dan guna meluruskan fakta-fakta sejarah yang tidak bersangkut paut dengan mengintegralkan pembangunan di
Dana Bagi Hasil yang bermanfaat yang ada, agar pada akhirnya ras orang-orang Indonesia pada Papua dengan pembangunan di
bagi percepatan pembangunan dan ditemukanlah nilai Keindonesiaan di umumnya, Pepera tidak mewakili Indonesia bagian barat, kendati yang
pemerataan kesejahteraan (Numberi dalam nilai Kepapuaan itu sendiri. aspirasi rakyat Papua, dan integrasi sebenarnya dibutuhkan sebelum
2013:227). Otonomi semacam ini Pada akhirnya, Papua dapat menjadi merupakan praktik neokolonialisme hal-hal tersebut dipenuhi adalah

3
3800
38 P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 38181