Page 400 - Papua dalam arus sejarah bangsa
P. 400

Pengakuan bahwa hasil-hasil kekayaan    adat); dan (4) Peningkatan kualitas                        e.  Kualitas Sumber Daya Manusia        Sebelum dikeluarkannya UU Otonomi
                      alam Papua selama ini belum digunakan   SDM masyarakat asli di Papua                                   (SDM) yang belum memadai            Khusus, situasi kebatinan orang
                      secara optimal untuk meningkatkan taraf   melalui kebijakan pemihakan dan                          f.  Infrastruktur dasar sosial dan sarana   Papua sangat jelas memperlihatkan
                      hidup masyarakatnya; (3) Pengakuan      pemberdayaan ke arah kemandirian                               transportasi yang belum memadai     perasaan keterpinggiran mereka hampir
                      tentang telah lahirnya kesadaran baru di   melalui penggunaan potensi lokal                        g.  Pendekatan pembangunan yang         di seluruh aspek kehidupan, yang
                      kalangan masyarakat Papua, termasuk     sebagai kekuatan produktif (Numberi                            tidak tepat bagi potensi Sumber     terutama hak dasar terkait perlindungan
                      kesadaran politik dan perjuangan politik   2013:230).                                                                                      HAM. Dalam momentum reformasi
                      untuk mecapai hidup yang lebih baik                                                                    Daya Alam dan keberadaan Tanah      inilah masyarakat Papua menyampaikan
                      di dalam NKRI dalam arti yang seluas-   Namun, sasaran ini perlu juga                                  Ulayat Masyarakat                   ketidakpuasannya dengan menghadap
                      luasnya, yang diperjuangkan melalui     dipertimbangkan berdasarkan                                h.  Konflik kepentingan Sumber Daya     ke Presiden B.J. Habibie. Pada masa
                      cara-cara yang damai dan konstitusional.  kompleksitas pembangunan di Papua                            Alam dan Tanah Ulayat Masyarakat,   Solossa sebagai Gubernur Papua,
                                                              yang secara alamiah dapat menjadi                              sehingga memicu terjadinya          penyampaian aspirasi itu dikenal
                      Sasaran dari Otonomi Khusus yang        penghambat, misalnya seperti                                   pelanggaran HAM                     dengan istilah “Tim Seratus”. Pertemuan
                      diterapkan di Papua, antara lain: (1)   benturan antara nasionalisme dan                           i.  Eksploitasi Sumber Daya Alam yang   dengan Presiden berlangsung pada
                      Pengakuan identitas kultural penduduk   primordialisme. Otonomi khusus                                 tidak dapat dinikmati masyarakat    26 Februari 1999. Salah satu hasil dari
                      asli sebagai bagian integral dalam      memang suatu gagasan yang ideal,                               setempat                            tuntutan pada pertemuan itu adalah
                      keberagaman suku-suku bangsa,           dalam arti memberikan kesempatan                                                                   kemudian diterbitkannya UU No. 45
                      adat-istiadat, dan bahasa yang dimiliki   bagi Papua untuk berkembang di                           Fakta yang terjadi di lapangan selama   Tahun 1999 tentang Pembentukan
                      rakyat Indonesia; (2) Perbaikan model   bidang politik, ekonomi, pembangunan,                                                              Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
                      penyelenggaraan pemerintahan di         pemerintahan, dan sosial                                   masa-masa awal diterapkannya            Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika,
                      Papua yang sebelum berlakunya           kemasyarakatannya, namun Pemerintah                        Otonomi Khusus adalah pemerintah,       Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
                      UU Otonomi Khusus tidak efektif         Pusat pun harus mampu menghadapi                           baik pusat maupun daerah, tidak         Sorong (Numberi 2013:258).
                      dalam mewujudkan rasa keadilan,         (Numberi 2013:235):                                        sanggup mengantisipasi hal-hal ini.
                      kesejahteraan rakyat, penegakan                                                                    Akibatnya, protes dan konflik sosial    Reformasi telah memberi peluang yang
                      hukum, dan penghormatan terhadap        a.  Kewenangan yang sentralistik                           terus meningkat, sehingga pada          besar terhadap “optimisme” perubahan
                      Hak Asasi Manusia (HAM); (3)            b.  Kepentingan sosial yang tajam                          akhirnya berkembanglah aspirasi-        dalam sejarah kehidupan politik
                      Perbaikan model pengelolaan dan             antardaerah                                            aspirasi yang menentang pemerintah—     Irian Barat pasca jatuhnya Presiden
                      pemanfaatan hasil kekayaan alam         c.  Kesenjangan sosial antara                              kemudian dapat menjadi “bahan bakar”    Soeharto pada 1998. Terdapat masalah
                      Papua yang sebelum berlakunya               masyarakat pendatang dan                               bagi OPM yang terus merongrong Pusat    mendasar sebagaimana dipetakan
                      UU Otonomi Khusus tidak efektif             masyarakat lokal                                       untuk diberikan kemerdekaannya.         oleh LIPI yang berkaitan dengan
                      untuk digunakan sebagai sarana          d.  Kesenjangan sosial antara sektor                       Kesenjangan sosial yang pada awalnya    provinsi paling timur Indonesia ini,
                      meningkatkan taraf hidup masyarakat         pembangunan modern dan                                 hendak dientaskan justru semakin jauh   mengenai pelanggaran HAM, eksplotasi
                      asli (warga masyarakat hukum                tradisional                                            jaraknya.                               sumber daya alam, dan pelurusan



                   38     P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA                                                                                 PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 385APUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 385
                   3844
                                                                                                                                                                          P
   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405