Page 394 - Papua dalam arus sejarah bangsa
P. 394
khususnya rezim Orde Baru yang dan cirinya masing-masing. Bagi di seputar pelaksanaan Kongres Papua apalagi yang menganggap daerahnya
dipimpin Presiden Soeharto, bukanlah bangsa Indonesia, reformasi memberi 2000 di kalangan masyarakat yakni kaya karena sumber tambangnya,
atas dasar pembangunan atau peluang yang tak terbatas, karena Proklamasi Kemerdekaan Papua dan merupakan penyumbang besar
pembaruan yang dilakukan, melainkan sistem pemerintahan Orde Baru yang Pembentukan Pemerintahan Peralihan terhadap pendapatan negara, tetapi
lebih kepada draconian measurements bersifat sentralistis dan otoriter telah (Alua, 2000: 5-7). merasa diabaikan nasibnya. Maka,
yang diterapkan oleh rezim tersebut lama menekan kebebasan mereka mereka akan memperjuangkan opsi
untuk memastikan terciptanya suatu dalam mengartikulasikan aspirasi Reformasi memberikan celah atau otonomi khusus. Hak atas otonomi
stabilitas keamanan dan pertahanan tersebut. Peluang emas bagi orang kelonggaran baru bagi masyarakat khusus tidak dapat diberikan kepada
yang dapat mempengaruhi keadaan Papua adalah untuk menyuarakan dengan adanya desentralisasi semua daerah yang mengajukannya,
politik dan ekonomi di daerah tersebut. aspirasi yang selama itu terpendam. kekuasaan yang tertuang dalam melainkan secara terbatas, dan sejauh
Pemerintahan yang bersifat sentralistis Kongres Papua digelar 16–19 April konteks pemekaran wilayah. Provinsi ini hanya diberikan kepada Provinsi
pun memicu suatu keinginan untuk 2000 di Hotel Diah Graha, Jayapura, Irian Jaya Barat muncul dengan Aceh dan Papua. Konflik internal dan
dapat mengupayakan kemandirian dan dihadiri Presidium Dewan Papua dan 7 ibukota di Manokwari berdasarkan eksternal telah banyak mempengaruhi
menyuarakan aspirasi dari masyarakat orang tokoh masyarakat. Tema kongres UU No. 45 Tahun 1999. Perubahan fondasi politik orang Papua yang
Papua agar tidak selamanya wilayah adalah “meluruskan sejarah” dengan model pemerintahan yang dijalankan seringkali dikaitkan dengan aksi-aksi
Timur mengekor pada kebijakan yang subtema “menegakkan demokrasi dan oleh pusat ini, kemudian memberikan separatis, sebagai ekses dari sikap
ditetapkan oleh pusat, yang seringkali Hak Azasi Manusia berdasarkan prisip banyak ruang bagi aspirasi publik, mereka di masa lalu pada masa
tidak berjalan beriringan dengan kebenaran dan keadilan menuju Papua termasuk ketika Presiden Abdurrahman Pembebasan Irian Barat, atau seperti
kebutuhan mereka. Baru”. Perubahan zaman tampaknya Wahid menyetujui perubahan pada persoalan otonomi khusus
berpengaruh pada cara pandang atau nama Irian Jaya menjadi Papua untuk merujuk pada peristiwa yang
Reformasi dan Isu Mutakhir munculnya perspektif baru terhadap pada 1 Januari 2000, serta ketika lebih kontemporer. Cerita sejarah
fakta lama merupakan yang hal biasa. Presiden Megawati Soekarnoputri di masa lalu dipandang perlu untuk
Reformasi 1998 menjadi tonggak Dalam sejarah yang telah diketahui memberlakukan status Otonomi Khusus dinegosiasikan, sebab cerita sejarahlah
sejarah bangsa, merupakan “angin 1 Mei (1963) diperingati sebagai hari pada Papua di tahun 2001 (Numberi yang membangun “batas-batas”
segar” yang dirasakan orang integrasi Papua ke dalam pangkuan 2013:50-51). antara masa lalu dengan masa kini,
Papua dalam kaitan upaya untuk Ibu Pertiwi. Dalam pemaknaan baru, atau bahkan jalinannya dengan masa
memperjuangkan aspirasi yang tanggal tersebut dimaknai sebagai Akan tetapi, seperti membuka “kotak depan. Oleh karena itu, perlu ada suatu
dianggapnya terhambat selama ini. “hari sosialisasi umum” menuju Kongres pandora”, apa yang diharapkan sebagai strategi dan rancangan “rebranding”
Hampir terjadi di mana pun, reformasi Papua 2000. Lebih dari itu “merupakan mukjizat pada awalnya, ternyata tidak terkait rekognisi Pemerintah Pusat
menjadi momentum di banyak daerah hari pelanggaran Hak Politik Bangsa demikian hasilnya. Banyak hal yang terhadap Papua.
di Indonesia untuk menyuarakan Papua“ oleh Pemerintah Belanda dan tidak sebagaimana yang diharapkan
aspirasi publik yang selama ini Pemerintah Indoeia melalui Perserikatan yang justru muncul ke permukaan. Setelah reformasi, Papua tidak perlu
tersembunyi dengan beragam skala Bangsa-Bangsa. Isu yang berkembang Pada umumnya, daerah di luar Jawa, menunggu lama untuk menjadi sebuah
378
37
378 PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA P PAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSAAPUA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA 3799
P
