Page 42 - Modul Teknik Pengawetan Pengolahan Pangan

41

seimbang, sehingga konsumen mendapat kejelasan dan produsen pun tidak dirugikan

(Ardiansyah, 2015).
Pada akhirnya, keterlibatan konsumen, produsen, media dan lainnya, tidak akan

berarti tanpa keterlibatan dan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah yang berada diantara
kepentingan konsumen dan produsen, harus bisa melindungi hak konsumen dan juga

memberikan jaminan keamanan bagi produsen yang baik produsen yang tidak melanggar
aturan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya pemerintah harus bisa pula melakukan tindakan

yang tegas kepada produsen yang melanggar, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain produsen dalam negeri, aturan tegas penggunaan BTP juga harus diterapkan pada
importer, memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan di

Indonesia. Karena tentu aturan BTP untuk setiap negara beragam, seperti saat kita akan

ekspor, maka kita pun harus mengikuti aturan BTP di negara yang menjadi tujuan. Jalinan
kerjasama yang baik, antara semua pihak, diharapkan dapat mendorong industri pangan di

Indonesia untuk semakin berkembang menghasilkan produk yang berkualitas baik,
konsumen terlindungi dan makin loyal pada produk negerinya, serta tentunya pendapatan

pemerintah pun bisa meningkat (Ardiansyah, 2015).
Efek samping penggunaan BTP sintetis yang berlebihan adalah mual, radang

tenggorokan, pusing, diare, kerusakan hati, kanker, ginjal, kesemutan pada punggung, leher,

rahang bawah, leher bagian bawah berasa panas, sesak dada, wajah 3 berkeringat dan kepala
pusing serta akan mengakibatkan gangguan pada saraf otak dan kerusakan retina mata

(Cahyadi, 2012:114).

5. Contoh Produk yang Bisa Diawetkan
a. Pewarna

Penambahan bahan pewarna pada pangan dilakukan untuk beberapa tujuan yaitu :

1) Memberi kesan menarik bagi konsumen
2) Menyeragamkan warna pangan

3) Menstabilkan warna

4) Menutupi perubahan warna selama proses pengolahan
5) Mengatasi perubahan warna selama penyimpanan

Penggunaan warna pangan yang aman telah diatur melalui peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/IX/88, yang mengatur mengenai pewarna yang 4 dilarang

digunakan dalam pangan, pewarna yang diizinkan serta batas penggunaannya, termasuk
penggunaan bahan pewarna alami. Akan tetapi masih banyak produsen pangan, terutama