Page 178 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 178
Belanda) sepanjang abad’. Dengan memanfaatkan Dengan persetujuan P.J.M. Presiden dan Menteri
situasi itu, NICA mulai menyebarkan isu bahwa Urusan Dalam Negeri maka pada tanggal 1
orang-orang Ambon akan dibunuh oleh rakyat November 1945 diadakan Kantor Gubernur Maluku
Indonesia sendiri. Akibatnya, pasukan KNIL pada sementara waktu di Jakarta, van heutszplei
melakukan perlawanan dan bentrokan dengan No. 7 dengan maksud seperti berikut:
rakyat pun tidak bisa dihindari. Situasi makin
diperparah oleh respons sejumlah tokoh Ambon a. Menginsafkan penduduk bangsa
di Jawa yang konfrontatif. Pada titik ini Belanda Indonesia Maluku akan mempertahankan
berhasil menerapkan kembali politik devide et kemerdekaannya bangsa dan negara Indonesia
impera. Pamflet-pamflet yang menyatakan perang b. Menjamin keselamatannya penduduk tersebut
tersebar di mana-mana dan surat-surat kabar ikut c. Mengadakan persiapan berhubungan dengan
memberitakannya sehingga situasi makin panas. pulangnya penduduk Maluku ke daerahnya,
Di Jakarta terjadi penyerangan dan pembunuhan supaya bersama-sama membangunkannya
terhadap orang-orang Ambon. Tentara KNIL menjadi daerah yang kuat dari Negara
membalas dengan melakukan teror dalam Republik Indonesia. (Tekstidakdiedit.)
masyarakat. Dalam menanggapi hal tersebut,
pada 11 Oktober 1945 Gubernur Latuharhary Untuk menjalankan maksud ini, maka di Surabaya,
mengeluarkan seruan yang berisi pernyataan Jogjakarta, Bandung, dan lain-lain adalah tempat
penekanan posisi Maluku yang berada di belakang yang dianggap perlu diadakan perwakilan kantor
Republik dan berjuang bersama-sama untuk tersebut. Selanjutnya, pada Desember 1945 Kantor
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Pembantu Gubernur Maluku dibuka di beberapa
Indonesia. kota di Pulau Jawa.
Pernyataan Gubernur Latuharhary disusul dengan Pembukaan Kantor Pembantu Gubernur tersebut
pengiriman sejumlah petugas ke beberapa kota membuat masyarakat Maluku di Jawa merasa
besar di Jawa untuk mempersiapkan pembukaan diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah
Kantor Pembantu Gubernur Maluku. Keputusan daerahnya sehingga mempermudah koordinasi
tersebut diperkuat dengan Maklumat No.1 dan meningkatkan partisipasi masyarakat Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku pada 25 Oktober 1945 untuk tetap berada dan berjuang bersama-sama
sebagai berikut.
Menyaksikan Pembacaan Proklamasi. Dok: Perpustakaan Nasional RI.
164 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA