Page 180 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 180

guna mempertahankan kemerdekaan  Indonesia.     untuk kembali berkuasa di Indonesia. Salah
                 Sementara itu, pada Januari 1946 pusat          satu upaya tersebut adalah mendirikan dewan
                 pemerintahan nasional terpaksa dipindahkan      penasihat yang beranggotakan delapan orang dan
                 ke Yogyakarta. Hal itu membuat Kantor Pusat     mewakili dua agama, yaitu Nasrani dan Islam.
                 Gubernur Maluku berpindah ke Yogyakarta, yakni   Pembentukan dewan penasihat itu berhubungan
                 di Margokridongo, kendati Kantor Pembantu       dengan janji Ratu Belanda untuk memberi
                 Gubernur Maluku di Jakarta yang dipimpin oleh   otonomi bagi Indonesia sama seperti yang sudah
                 Wim Tutopoly tetap dibuka.                      diberikan pada daerah jajahan Belanda yang
                                                                 lain. Untuk mewujudkan janji tersebut, dewan
                 Pada masa awal kepemimpinannya, Gubernur        penasihat mengingatkan pemerintah agar tidak
                 Latuharhary menghadapi masalah seputar          menunda reorganisasi internal di Ambon hingga
                 prasangka yang telanjur berkembang dalam        situasi di Jawa memungkinkan. Hal itu membuat
                 masyarakat umum yang meragukan loyalitas        masyarakat Maluku terpecah. Terdapat kelompok
                 orang Ambon akibat pengalaman masa kolonial.    yang menginginkan Ambon berstatus seperti
                 Namun, Latuharhary berusaha meyakinkan          Curaçao dan Suriname. Sementara itu, kelompok
                 bahwa masyarakat Ambon secara keseluruhan       lain  menginginkan Ambon menjadi bagian
                 tetap berada di belakang Republik dalam rangka   dari Indonesia karena secara ekonomis masih
                 perjuangan mempertahankan kemerdekaan           bergantung dengan Indonesia.
                 Indonesia. Sementara itu, Belanda terus berupaya
























































                 J. Latuharhary (baris pertama paling kiri) saat mengikuti perundingan Indonesia-Belanda di Kapal Renville. Dok. Arsip
                 Nasional Belanda.


                 166                                              ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185