Page 184 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 184
Akhir Masa Jabatan
Sejak pembentukan Yayasan Cengkih pada partai-partai politik di Ambon. Reaksi prokontra
1952 hubungan antara Gubernur dan anggota terhadap pernyataan itu bermunculan. Dalam
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara sidang DPRDS pada Februari berikutnya, tanpa
(DPRDS) Maluku Tengah mengalami ketegangan. banyak perdebatan, lewat voting, mayoritas
Masalahnya adalah bahwa pembentukan yayasan anggota menginginkan Latuharhary segera diganti
itu tidak melibatkan DPRDS setempat. Demikian dari jabatannya sebagai gubernur. “Dengan
pula dalam penetapan harga cengkih, Gubernur tidak mengurangi kecakapan dan jasa-jasa Mr.
Latuharhary dianggap mengambil jalan sendiri. Latuharhary sebagai gubernur, dalam waktu yang
Ketegangan bertambah dengan pernyataan terakhir ini timbul suara-suara yang ingin melihat
anggota Dewan bahwa Gubernur memperlambat seorang yang lain sebagai kepala Provinsi Maluku,”
penyerahan hak-hak otonomi kepada daerah tulis Merdeka (Maret 1953) saat mengutip suara-
Maluku Tengah. Hingga akhirnya DPRDS suara yang beredar dalam sidang Dewan.
memutuskan untuk mengirim delegasi ke Jakarta—
yang dipimpin Ketua Dewan itu sendiri—untuk Gubernur Latuharhary tampaknya tidak sedikit
mengurus langsung penyerahan hak otonomi pun merasa terganggu oleh kegaduhan politik
tersebut. yang tengah terjadi di Maluku. Di tengah bayangan
usul penggantian dirinya, ia tetap menjalankan
Di Jakarta seorang anggota delegasi DPRDS Maluku tugas dan kewajibannya sebagai gubernur. Namun
Tengah membuat pernyataan keras agar Gubernur Situasi makin panas terutama ketika sistem
Latuharhary diganti. Pernyataan itu mengguncang politik pemerintahan nasional beralih menjadi
Gubernur Latuharhary sedang menyapu sebuah lapangan di tengah isu penggantian dirinya. Dok. Merdeka, 1 Maret 1953.
170 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA
