Page 188 - Ebook_Atlas Gubernur-

Sebagai gubernur yang menjabat pada masa transisi dari sebuah bangsa yang terjajah menjadi
sebuah bangsa yang merdeka, para gubernur tersebut menghadapi sebuah tantangan dalam
menata sebuah birokrasi dalam sistem pemerintahan yang baru. Seperti halnya penataan
pemerintahan di tingkat pusat, upaya untuk menata pemerintahan daerah terkendala dengan
perbedaan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada. Selain itu, minimnya
ketersediaan dana untuk menjalankan pemerintahan merupakan faktor lain yang juga membuat
para gubernur tersebut tidak dapat menjalankan program-program awal pemerintahan daerah
secara maksimal.

Jika berbagai faktor internal seperti sarana dan ketersediaan dana berdampak langsung
terhadap jalannya pemerintahan daerah, terdapat pula faktor eksternal yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah, terutama keberadaan kelompok-
kelompok yang cenderung kepada sikap anti republik. Kelompok-kelompok tersebut umumnya
masih memiliki keterikatan dengan kekuatan-kekuatan asing, terutama Belanda dan Jepang
yang masih memiliki pengaruh kuat di Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan. Proklamasi
kemerdekaan yang dikomandangkan di Jakarta dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan
penuh pertimbangan sehingga bisa dibayangkan betapa keamanan di daerah masih belum
terjamin. Sejumlah gubernur yang notabene merupakan kepala pemerintahan daerah bahkan
dengan mudah ditangkap pasukan Belanda dan diasingkan dari wilayah yang menjadi
wewenangnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang baru
terbentuk belum diakui oleh beberapa kelompok masyarakat di daerah, terutama yang berafiliasi
dengan kekuatan atau ideologi asing. Di lain pihak, keterbatasan kekuatan militer di awal
berdirinya republik ini belum mampu melakukan perlawanan terhadap penangkapan tersebut.
Ironisnya, penangkapan terhadap para kepala daerah pertama terjadi di era kemerdekaan saat
kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia telah diakui oleh sejumlah negara di dunia.

Upaya untuk melakukan napak tilas perjuangan delapan gubernur pertama diharapkan
menginsipirasi tidak hanya pelajar dan mahasiswa, tetapi juga para pejabat di pemerintahan
daerah untuk dapat memberikan kontribusi terbaik mereka bagi kemajuan daerah masing-
masing di tengah maraknya pemekaran wilayah dan gaung otonomi daerah yang semakin kuat.
Jika pada masa lalu para gubernur pertama telah berkorban dalam menyebarluaskan berita
proklamasi dan mempertahankan kedaulatan daerah sebagai amanah yang dititipkan kepada
mereka oleh pemerintah pusat, upaya untuk terus memajukan daerah sebagai penyempurna
tugas para kepala daerah pertama tersebut patut ditunaikan di tengah alam kemerdekaan.

174 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA