Page 181 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 181
Di sisi lain raja-raja Ambon Maluku terkesan Presiden NIT Sukawati mengundang tokoh-tokoh
dengan ide pembentukan persemakmuran Maluku. Republik, termasuk Johannes Latuharhary yang
Persemakmuran yang dimaksud mencakup wilayah datang bukan dalam kapasitas Gubernur Maluku,
Maluku Utara, Irian Barat, dan Maluku Selatan. Ide melainkan sebagai tokoh yang berasal dari Maluku.
pembentukan Persemakmuran Maluku ini didukung
oleh kehadiran tiga pemimpin Perkumpulan Upaya Belanda untuk membentuk negara federasi
Kebangsaan Maluku dari Jakarta pada pertengahan melahirkan Aksi Militer II pada 19 Desember
April 1946. Mereka berkeinginan bahwa Maluku 1948. Selanjutnya, negara-negara bentukan
menjadi bagian dari Indonesia daripada menjadi Belanda yang bergabung dalam suatu badan
bagian Kerajaan Belanda. Sementara itu, upaya musyawarah Bijeenkomst voor Federal Overleg
untuk membentuk negara federal yang dilakukan (BFO) melakukan konferensi dengan Republik
oleh Van Mook melalui Konferensi Malino dan Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta.Konferensi
Denpasar pada 1947 memutuskan pembentukan yang dikenal dengan Konferensi Inter-Indonesia
Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara tersebut menghasilkan putusan untuk membentuk
Kalimantan. Negara Indonesia Timur menggunakan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di sisi
sistem parlementer dengan Sukawati sebagai lain, perundingan antara RI dan Belanda terus
Presiden, Tadjudin Noor sebagai Ketua Parlementer dilakukan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB)
Sementara dan Nadjamudin Daeng Malewa sebagai Pada 27 Desember 1949 RIS dibentuk. Sukarno
Perdana Menterinya. Pada Bulan April 1947 diangkat menjadi Presiden dan Hatta diangkat
Latuharhary (mewakili Republik Indonesia) menyerahkan surat pengakuan kedaulatan Negara Indonesia Timur (NIT) dari
pemerintah RI kepada Anak Agung Gde Agung selaku wakil dari NIT pada 17 Januari 1948. Dok. ANP.
ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA 167