Page 181 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 181

Di sisi lain raja-raja Ambon Maluku terkesan     Presiden NIT Sukawati mengundang tokoh-tokoh
                   dengan ide pembentukan persemakmuran Maluku.     Republik, termasuk Johannes Latuharhary yang
                   Persemakmuran yang dimaksud mencakup wilayah     datang bukan dalam kapasitas Gubernur Maluku,
                   Maluku Utara, Irian Barat, dan Maluku Selatan. Ide   melainkan sebagai tokoh yang berasal dari Maluku.
                   pembentukan Persemakmuran Maluku ini didukung
                   oleh kehadiran tiga pemimpin Perkumpulan         Upaya Belanda untuk membentuk negara federasi
                   Kebangsaan Maluku dari Jakarta pada pertengahan   melahirkan Aksi Militer II pada 19 Desember
                   April 1946. Mereka berkeinginan bahwa Maluku     1948. Selanjutnya, negara-negara bentukan
                   menjadi bagian dari Indonesia daripada menjadi   Belanda yang bergabung dalam suatu badan
                   bagian Kerajaan Belanda. Sementara itu, upaya    musyawarah Bijeenkomst voor Federal Overleg
                   untuk membentuk negara federal yang dilakukan    (BFO) melakukan konferensi dengan Republik
                   oleh Van Mook melalui Konferensi Malino dan      Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta.Konferensi
                   Denpasar pada 1947 memutuskan pembentukan        yang dikenal dengan Konferensi Inter-Indonesia
                   Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara          tersebut menghasilkan putusan untuk membentuk
                   Kalimantan. Negara Indonesia Timur menggunakan   negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di sisi
                   sistem parlementer dengan Sukawati sebagai       lain, perundingan antara RI dan Belanda terus
                   Presiden, Tadjudin Noor sebagai Ketua Parlementer   dilakukan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB)
                   Sementara dan Nadjamudin Daeng Malewa sebagai    Pada 27 Desember 1949 RIS dibentuk. Sukarno
                   Perdana Menterinya.  Pada Bulan April 1947       diangkat menjadi Presiden dan Hatta diangkat
























































                   Latuharhary (mewakili Republik Indonesia) menyerahkan surat pengakuan kedaulatan Negara Indonesia Timur (NIT) dari
                   pemerintah RI kepada Anak Agung Gde Agung selaku wakil dari NIT pada 17 Januari 1948. Dok. ANP.


                 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA                                      167
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186