Page 29 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 29
1.3 Berdebat di Sidang PPKI
Pada 18 Agustus 1945 PPKI menggelar rapat di Ki Bagus Hadikusumo. Setelah melalui diskusi
gedung bekas Raad van Indië di Pejambon untuk panjang, usulan Mohammad Hasan disepakati oleh
menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) serta utusan lain untuk menggantikan kalimat yang
memilih presiden dan wakil presiden. Para utusan diusulkan oleh Ki Bagus Hadikusumo,yakni dengan
dari berbagai daerah dan golongan menyampaikan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.Ketenangan
usul dan pendapatnya agar dipertimbangkan sikap Mohammad Hasan yang mengedepankan
sebagai dasar negara. Hasan sendiri menjadi dialog membuat proses negosiasi berjalan dengan
anggota yang mewakili daerah Sumatra. baik.
Tantangan menuju kehidupan bernegara Rapat persiapan tersebut juga menjadi awal
datang melalui Ki Bagus Hadikusumo, ulama pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI).
Muhammadiyah Yogyakarta. Ki Bagus meminta Badan ini disahkan pada 22 Agustus 1945
agar dalam rancangan Mukadimah UUD dan menjadi perhimpunan bagi wakil rakyat
dan Pasal 29, Ayat 1, ditambahkan kalimat, Indonesia di pusat dan di daerah-daerah untuk
“Dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam menyelenggarakan perpindahan kekuasaan dari
bagi pemeluk-pemeluknya.” Wakil Ketua PPKI, pemerintah Jepang ke pemerintah Republik
Mohammad Hatta kewalahan dengan argumentasi Indonesia. Dalam skema KNI, pembagian wilayah
Ki Bagus Hadikusumo. Jika tidak menampung terpilah atas pusat-daerah, yakni Jawa Barat,
kepentingan kelompok Muhammadiyah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan,
kemungkinan tuntutan tersebut melebar ke Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Fungsi utama
kelompok muslim lainnya. Kemudian, Hatta KNI adalah menjembatani aspirasi politik daerah
mengutus Hasan untuk membujuk Ki Bagus dan pusat agar dapat mencapai tujuan bersama
Hadikusumo agar bersedia memikirkan ulang sebagai bangsa yang merdeka.
usulannya. Kemudian, Hasan berunding dengan
ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA 15
