Page 31 - Ebook_Atlas Gubernur-

2. Menjadi Gubernur Sumatra

Dalam rapat KNI, pemerintah pusat mengambil Pada 3 Oktober 1945 Hasan mengeluarkan
putusan bahwa Sumatra akan menjadi satu dekrit pertamanya yang berisi bahwa siapa
provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. pun harus menerima perintah langsung dari
Dokter Amir, seorang tokoh Sumatra Utara otoritas Republik dan berhenti bekerja dari kantor
yang juga menteri negara merekomendasikan yang tidak mengibarkan bendera Merah Putih.
agar Teuku Mohammad Hasan ditunjuk sebagai Untuk meneruskan intruksi Gubernur Hasan,
Gubernur Sumatra. Menurutnya, Hasan memiliki diterbitkanlah Koran Soeloeh Merdeka sekaligus
pendidikan yang tinggi dan pengalaman bekerja menyebarluaskan kabar pengangkatan pejabat
dalam bidang pemerintahan. Kemudian. Amir negara di Sumatra. Barulah pada 6 Oktober
sendiri ditunjuk menjadi pendamping Hasan bendera Merah Putih secara resmi berkibar pada
sebagai wakil gubernur. Pada 29 September rapat akbar di alun-alun kota yang dihadiri ribuan
1945 Teuku Mohammad Hasan dilantik sebagai peserta. Untuk merangkul kaum Republikan, Hasan
Gubernur Sumatra dengan ibu kota Medan. Dalam melakukan muhibah ke penjuru wilayah Sumatra
memoarnya, Hasan mengaku bersedia menerima untuk meyakinkan bahwa setiap pemimpin daerah
penunjukan dirinya itu semata-mata karena cita- di Sumatra harus mendukung negara Republik
citanya demi mengabdi pada Indonesia merdeka. Indonesia.
Untuk membantunya mengelola pemerintahan,
Hasan mengangkat sepuluh orang residen untuk Pada 26 November, Hasan bertemu dengan
seluruh Sumatra. Selain itu, ia juga mengangkat Letnan Jenderal Sir Philip Christison di Medan.
delapan orang staf gubernuran untuk membantu Komandan Sekutu di Indonesia itu membujuk
program kerja di berbagai karesidenan yang telah Hasan untuk menjadikan Sumatra dalam
ditetapkan. pemerintahan tersendiri yang terpisah dari Jawa.
Hasan menolaknya. Sebagai gubernur dari negara
berdaulat, Hasan hanya bersedia menempuh
kebijakan yang seturut dengan keputusan
pemerintah pusat di Jawa.

”Demokrasi itu sebenarnya sedjak

dahulu kala telah ada dalam

masyarakat kita di Sumatra ini. Dalam

negeri di Minangkabau, atau luhak di

Tapanuli, hak rakyat dibela dan kata-

mufakat dijunjung tinggi.”

(Pidato Hasan di hadapan para raja dan sultan di Sumatra Timur)

ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA 17