Page 82 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 82
2.2 Bapak Koperasi Pegawai Negeri
Menjelang akhir hayatnya, Soeroso mengabdikan kesulitan pencarian modal pada saat itu. Dengan
diri ke dunia koperasi untuk mewujudkan kemampuan dan keinginan yang kuat dari R.P.
pembangunan rumah-rumah pegawai negeri Soeroso, IKPN dapat tetap bertahan dengan
melalui program menabung yang dikelola oleh kredit dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta
Koperasi Pegawai Negeri dalam waktu jangka jaminan dari para anggota pengurusnya. Soeroso
panjang dan jangka pendek. Selain itu, bantuan berusaha dengan sekuat tenaga menjaga agar
juga diberikan kepada para pegawai negeri KPN dapat mendapatkan kredit untuk usaha-
yang sudah mempunyai tanah atau mempunyai usahanya dan sekaligus mengembalikan modal
rumah yang kecil sehingga dapat diberikan tepat waktu kepada bank yang memberikan
kemudahan untuk membangun, memperbaiki, modal pinjaman. Dapat dikatakan bahwa periode
atau memperluas rumahnya sendiri di atas tanah tersebut dilalui oleh para pengurus Koperasi
mereka dengan pinjaman dari Koperasi Pegawai Pegawai Negeri dengan sangat sulit, tetapi
Negeri yang dapat diangsur. Ia juga membentuk para anggotanya melakukan pengabdian tanpa
Koperasi Pegawai Negeri di setiap kantor mulai imbalan jasa dan dilakukan secara sukarela. Baru
dari pusat hingga di daerah-daerah. Pemerintah pada sekitar 1969 Soeroso berkesempatan untuk
menyetujui hal itu dengan keluarnya surat mengungkapkan kesulitan KPN kepada Presiden
edaran kepada para menteri Republik Indonesia Suharto dan mendapat respons langsung.
pada 22 November 1954 nomor 34146/54
terkait pembentukan Koperasi Pegawai Negeri. Gerakan KPN kemudian mendapat bagian
Kepedulian terhadap sesama juga diperlihatkan dari potongan seluruh gaji pegawai negeri,
Soeroso ketika dia memperjuangkan nasib para termasuk anggota Angkatan Bersenjata Republik
perintis kemerdekaan. Dalam perjuangannya, R.P. Indonesia (ABRI) besertaPolisi Republik Indonesia
Soeroso berusaha untuk menjadikan Gedung Pola (Polri). KPN sendiri terdiri dari IKPN, Inkopad,
di Pegangsaan Timur Nomor 56 menjadi Gedung Inkopal, Inkopau, dan Inkopol. Setelah melewati
Perintis Kemerdekaan yang diresmikan oleh perjuangan panjang, pada 1969 keluarlah
Presiden Soeharto. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 yang
kemudian disempurnakan dengan Keputusan
Berkat kecakapan dalam pengelolaan usaha, Presiden Nomor 22 Tahun 1970. Sejak saat itu
uang pinjaman yang didapat dari Bank Indonesia KPN mendapat modal dari potongan gaji para
itu kemudian dapat dikembalikan tanpa adanya pegawai negeri hingga tahun 1974.
bunga sehingga modal dan keuntungan bisa
dipergunakan secara optimal dan keuntungan Pada tahun 1974 Keputusan Presiden Nomor
bisa didapatkan secara maksimal. Selain itu, KPN 22 Tahun 1970 akan dihentikan. Dengan
juga memberikan fitur terhadap para anggotanya penghentian itu, Direktur Jenderal Koperasi
untuk dapat mengangsur berbagai barang selama ingin mengambil modal dari KPN sesuai dengan
beberapa bulan atau beberapa tahun. Kemajuan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 69 dan
yang diperoleh oleh gerakan koperasi pegawai Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1970
negeri merupakan hasil perjuangan langsung dari bersamaan dengan keputusan bersama tiga
R.P. Soeroso. Hingga 1958 gerakan koperasi yang menteri lainnya. Soeroso menentang tindakan
digagas oleh Soeroso sudah mencapai jumlah tersebut karena menurutnya keputusan tiga
anggota sekitar 1,3 juta orang. menteri bukan merupakan landasan yang
kuat serta bukan suatu peraturan pemerintah.
IKPN mulai mengalami kemunduran ketika Bantuan presiden yang sudah diberikan itu
terjadi perubahan sistem pemerintahan dari harus tetap menjadi modal abadi KPN. Namun,
parlementer menuju presidensial pada 1959. Itu penentangan Soeroso tidak digubris. Keputusan
disebabkan banyaknya bank yang sebelumnya Presiden Nomor 56 Tahun 1974 mulai berlaku
merupakan sumber pemodalan yang digunakan pada 1 Januari 1975. IKPN di bawah pimpinan
oleh Koperasi Pegawai Negeri dibekukan oleh Soeroso kemudian berjuang untuk terus
pemerintah. Koperasi Pegawai Negeri mengalami mendapatkan tambahan modal dengan modal
68 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA
