Page 78 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 78
Oktober 1945 dan sekaligus menjadi komisaris daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kelak
tinggi untuk wilayah Solo dan Yogjakarta sebagai rencana undang-undang yang ikut dibuat oleh
wakil pemerintah Republik Indonesia yang Soeroso tersebut dan diterima oleh badan
berkedudukan di Solo. pengurus pusat dan menjadi Undang-Undang
No. 22 Tahun 1948 yang menjadi landasan
Semasa menjabat sebagai gubernur terdapat satu terciptanya tata kerja pemerintahan daerah yang
insiden yang menjadi catatan tersendiri bagi R.P. pada waktu itu masih dalam keadaan belum
Soeroso, yaitu insiden menaikkan bendera merah stabil.
putih oleh para pemuda yang dipimpin oleh Patih
Judadibrata dari kantor gubernur di Magelang. Tugas lain yang dilakukan oleh R.P. Soeroso
Pada waktu itu Jepang olehtentara Sekutu dalam masa perjuangan revolusi adalah
masih diberikan kekuasaan de facto dan masih merencanakan lahirnya undang-undang
melarang mengibarkanbendera Merah Putih pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota,
sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. termasuk rancangan mengenai otonomi
pemerintahan daerah. Dia menjadi salah satu
Rakyat sudah berkumpul di Gunung Tidar karena anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang
telah mendengar kabar akan dilaksanakannya aktif dalam memperjuangkan dan membentuk
peristiwa pengibaran bendera tersebut. bermacam undang-undang terkait pemerintahan
Kemudian, kabar itu mulai menyeruak masuk di dalam negeri.
ke dalam kantor gubernur di kota Magelang.
Akan tetapi, pihak tentara Jepang berupaya Dalam upaya memperkuat konsolidasi
untuk menghalang-halangi kegiatan tersebut antarpamongpraja Republik, Soeroso kerap
sehingga situasi menjadi panas. Hingga siang aktif mengadakan rapat dengan para lurah di
hari rakyat terus berdatangan dari sekitar kota desa-desa agar para petani menyerahkan 10%
Yogjakarta. Dalam insiden itu sempat terjadi hasil tanaman padi yang mereka tanam untuk
peristiwa penembakan oleh militer Jepang hingga memenuhi kebutuhan logistik TNI, tentara
menyebabkan dua pemuda menjadi korban. pelajar, dan para pejuang. Dalam sejarah,
Kemudian, Rakyat menjadi marah dan menyerang Soeroso tercatat sebagai gubernur yang aktif
tentara Jepang yang lari menyelamatkan diri bergerilya dari 18 Desember 1948 hingga
ke markasnya. Soeroso yang menerima laporan akhir Juni 1949. Lokasi gerilyanya meliputi
tersebutlangsung datang dan memberikan Tawangmangu ke timur hingga Ngrambe, Madiun,
imbauan kepada masyarakat agar tenang dan terus ke timur. Namun, selama melakukan
tidak menyerbu Markas Kenpetai yang sudah gerilya, ia sempat terserang penyakit bronchitis
siap dengan berbagai senjata lengkap. Kemudian, yang amat parah sehingga tidak bisa berjalan
Soeroso pergi menghadap Jenderal Tanaka untuk dan harus ditandu. Kemudian, ia dapat pulih
memintanya menghukum anggota Kenpetai kembali dan beraktivitas secara normal.
yang telah berlaku represif itu. Jenderal Tanaka
menyanggupi. Pada bulan Januari 1950, R.P. Soeroso diminta
oleh Menteri Dalam Negeri untuk pergi ke Solo
Selain menjadi gubernur, Soeroso juga memegang bersama dengan Sekretaris Jenderal Departemen
jabatan di Departemen Dalam Negeri yang Dalam Negeri. Tujuannya adalah menjumpai Sri
khusus mengurusi soal minoritas dan menjadi Sunan Pakubuwono XII dan Sri Mangkunegara
kepala bagian urusan pemerintah daerah pada VIII guna memberikan status Daerah Istimewa
awal tahun 1948. Ia diangkat menjadi panitia Surakarta yang terdiri dari Kesunanan dan
gaji pegawai negeri yang juga merangkap Mangkunegaran. Hal ini sebagai pelaksanaan
sebagai kepala urusan pegawai. Selain itu, ia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam
diangkat menjadi penasihat Sutan Sjahrir dalam persetujuan ini, Sri Sunan tidak keberatan
perundingan antara wakil Republik Indonesia dan terhadap keputusan tersebut. Akan tetapi, Sri
wakil pemerintah Belanda dalam perundingan Mangkunegara meminta posisi masing-masing
dengan Schmerhorn. Dalam soal pembuatan untuk berdiri secara sendiri-sendiri. Soeroso
undang-undang, Soeroso juga sempat diminta menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus
oleh Wakil Presiden Hatta untuk membuat sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan.
rencana undang-undang tentang pemerintah
64 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA
