Page 77 - Ebook_Atlas Gubernur-

Pemerintah Eksekutif-Legislatif

versi Soeroso

Guna mempermudah urusan terkait pemerintahan administratif, terutama di daerah Kasunanan,
Mangkunegaran, dan Pakualaman pada waktu itu, R.P. Soeroso menjalankan pemerintahan
yang bersifat legislatif dan eksekutif. Ketika itu, hal tersebut tidak berada pada ranah yang
sewajarnya. Oleh karena itu, di antara KNI Daerah, sel diketuai oleh Kusumadiningrat dan Sri
Sunan XII, dan Mangkunegara VIII, Terdapat pembagian tugas terhadap Sri Mangkunegara yang
menjalankan urusan legislatif bersama KNI Daerah, sedangkan Sri Sunan dan Mangkunegoro
menjalankan urusan eksekutif di wilayah tersebut. Awalnya pembagian itu bisa diterima oleh
kedua belah pihak. Akan tetapi, beberapa hari kemudian R.P. Soeroso menerima surat dari
para penasihat Sunan dan Mangkunegara bahwa dalam ksehariannya yang menjalankan
pemerintahan eksekutif adalah para patih dari kedua raja tersebut. Tentu saja situasi itu
ditolak oleh daerah. Sebagai gantinya dibentuk suatu presidium untuk mengurus urusan

eksekutif yang langsung dipimpin oleh Gubernur Soeroso sendiri.”

Menyelesaikan Masalah Pemogokan
Laut Jawa

Ketika menjabat sebagai Menteri Perburuhan pada masa Kabinet Wilopo, R.P. Soeroso dapat
menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada pemerintahan sebelumnya.
Permasalahan tersebut adalah pemogokan buruh perkebunan Belanda yang berjumlah puluhan
ribu pekerja. Ia memberikan kenaikan upah dan jatah pangan secara berkala kepada seluruh
pekerja di perkebunan sehingga mereka bekerja seperti sediakala.”

Pionir Pembentukan IKPN

Hasil perjuangan dari R.P. Soeroso yang paling penting adalah gagasan mendirikan koperasi di
tingkat daerah. Koperasi di daerah tingkat dua juga didukung oleh gabungan koperasi di tingkat
provinsi dan kemudian menggabungkan diri dalam induk koperasi di pusat yang menjadi
cikal bakal apa yang kita kenal juga sebagai Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN). Koperasi
bentukkan R.P. Soeroso ini mendapat perhatian yang penuh dari semua kabinet parlementer
yang sedang berkuasa pada era itu.

ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA 63