Page 22 - Warta Bea Cukai Edisi Oktober 2018

LAPORAN UTAMA

Dari pertimbangan di atas, hasil tinjauan Sementara itu, dalam rangka mendukung
menyimpulkan bahwa perlu dilakukan kebijakan pemerintah dalam memitigasi
penyesuaian tarif PPh pasal 22 terhadap, 1.147 dampak volatilitas ekonomi global, Kementerian
pos tarif yang dituangkan dalam Peraturan Keuangan akan terus melakukan simplikasi
Mentri Keuangan (PMK) 110/PMK.04/2018. administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Adapun kenaikan tarif yang ditetapkan itu Sinergi DJP dan DJBC akan terus diarahkan untuk
sekitar 2,5 - 7,5 persen dilihat dari tren impor meningkatkan pelayanan dan tingkat kepatuhan
dan ketersediaan barang subtitusi dalam negeri yang mendukung pertumbuhan industri dalam
dengan rincian sebagai berikut: negeri. Salah satunya melalui percepatan
pelayanan restitusi, khususnya untuk pelaku
a) 210 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari usaha yang memiliki reputasi yang baik.
7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk
dalam kategori ini adalah barang mewah Kebijakan untuk melakukan pengendalian
seperti mobil CBU dan motor besar. impor melalui kebijakan pajak penghasilan
b) 218 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari sebenarnya bukan merupakan kebijakan yang
2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk baru pertama kali dilakukan pemerintah.
dalam kategori ini adalah seluruh Pemerintah pernah memberlakukan kebijakan
barang konsumsi yang sebagian besar yang serupa di tahun 2013 dan tahun 2015.
telah dapat diproduksi di dalam negeri Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan
seperti barang elektronik (dispenser air, PMK 175/PMK.011/2013 juga dalam rangka
pendingin ruangan, lampu), keperluan mengendalikan impor setelah Taper Tantrum.
sehari-hari seperti sabun, sampo, Saat itu, pemerintah menaikkan tarif PPh pasal
kosmetik, serta peralatan masak/dapur. 22 atas 502 item komoditas konsumsi dari
c) 719 item komoditas, tarif PPh 22 naik 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Sedangkan
dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. pada tahun 2015, pemerintah melanjutkan
Termasuk dalam kategori ini seluruh kebijakan ini dengan menerbitkan PMK
barang yang digunakan dalam proses 107/PMK.010/2015. Melalui PMK tersebut
konsumsi dan keperluan lainnya. pemerintah menaikkan PPh pasal 22 atas
240 item komoditas konsumsi dari 7,5 persen
Contohnya bahan bangunan (keramik), ban, menjadi 10 persen atas barang konsumsi
peralatan elektronik audio-visual (kabel, box tertentu yang dihapuskan pajak penjualan atas
speaker), produk tekstil (overcoat, polo shirt, barang mewah (PPnBM) nya.
swim wear).
Sisi Lain dari Kenaikan Tarif PPh Impor
Menurut Djanurindo Wibowo selaku Kasubdit
Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan, Perlu diketahui bahwa, setiap kebijakan yang
kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai diambil pemerintah tidak dipungkiri akan
langkah strategi untuk mengendalikan impor ada dampak positif dan negatifnya. Lalu yang
atas barang-barang tertentu sehingga dapat menjadi pertanyaan, selain dampak positif
memperbaiki defisit neraca perdagangan. Selain yang diuraikan di atas, apa dampak negatif atau
itu pemerintah ingin mendorong penggunaan kelemahan dari kebijakan pemerintah dalam
barang produksi dari dalam negeri serta menaikkan tarif pajak impor (PPh 22) dengan
melindungi industri dalam negeri. dikeluarkannya PMK 110/PMK.04/2018 ini?
Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut,
diharapkan pengusaha nasional akan semakin Mengatur impor memang bagaikan buah
bertumbuh dan berdaya saing dengan produk simalakama. Di satu sisi, membatasi impor
luar negeri. “Dengan adanya kenaikan tarif bisa mengurangi defisit perdagangan, namun
PPh 22 ini justru menjadi peluang bagi industri mengurangi impor tidak menutup kemungkinan
nasional untuk meningkatkan produksinya akan berdampak negatif terhadap perlambatan
dalam memenuhi kebutuhan atas barang- pertumbuhan ekonomi. Menetapkan pilihan
barang yang sebelumnya diimpor,” ujar inilah yang butuh pertimbangan matang
Djanurindo. sebelum pemerintah mengambil suatu
kebijakan.

20 | Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai