Page 18 - Warta Bea Cukai Edisi Oktober 2018

LAPORAN UTAMA

Pengendalian Defisit Neraca

Transaksi Berjalan

Menjaga Fundamental Ekonomi

Perkembangan perekonomian global saat International Monetary Fund (IMF) baru-baru
ini telah menyebabkan dinamika yang tinggi ini mengatakan bahwa defisit transaksi berjalan
terhadap neraca transaksi berjalan (current sebesar 1,5 persen dari PDB adalah normal
account) dan mata uang di banyak negara, untuk Indonesia. Walaupun defisit dapat
termasuk Indonesia. Pada semester pertama menjadi suatu kenormalan, defisit transaksi
tahun 2018, defisit neraca transaksi berjalan berjalan tetap menyebabkan tumpukan
Indonesia mencapai USD 13,5 miliar (2,6 persen liabilitas neto pada luar negeri dan hal ini
terhadap Produk Domestik Bruto/PDB). Salah kalau terus dibiarkan akan memperbesar risiko
satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah terhadap fundamental ekonomi nasional secara
pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi keseluruhan seiring dengan berjalannya waktu.
dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.
Melihat semakin tingginya persentase defisit
Dalam empat tahun terakhir diberitahukan transaksi berjalan Indonesia terhadap PDB
bahwa, defisit transaksi berjalan Indonesia belakangan ini, pemerintah memandang perlu
semakin melebar ke level tertinggi. untuk mengendalikan defisit tersebut untuk
Ketergantungan mata uang dollar yang banyak, menjaga fundamental ekonomi Indonesia.
ditambah minimnya aliran modal asing serta Untuk itu pemerintah menjalankan sejumlah
bahan baku membuat Indonesia mudah bauran kebijakan. Pemerintah melakukan
terpengaruh terhadap sentimen eksternal. tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur
Bank Indonesia dan pemerintah telah berupaya pemerintah khususnya proyek strategis
untuk memangkas ketergantungan Indonesia nasional, implementasi penggunaan Biodiesel
terhadap dollar ini dengan berbagai kebijakan. (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar
Neraca transaksi berjalan adalah alat ukur solar, serta melakukan tinjauan kebijakan
terluas untuk perdagangan internasional pajak penghasilan terhadap barang konsumsi
Indonesia. Ini mencakup transaksi barang, impor untuk mendorong penggunaan produk
jasa, pendapatan faktor produksi (dari aset dan domestik.
tenaga kerja), dan juga transfer uang. Oleh
karena itu, kalau sebuah negara mencatat defisit Pemerintah telah melakukan tinjauan terhadap
transaksi berjalan ini berarti negara menjadi barang-barang yang diatur dalam Peraturan
peminjam neto dari negara-negara lain di dunia Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015,
dan karenanya membutuhkan modal atau aliran PMK 6/PMK.010/2017 dan PMK 34/
finansial untuk membiayai defisit itu. PMK.010/2017. Proses tinjauan dilakukan secara
bersama-sama oleh Kementerian Koordinasi
Sebenarnya, defisit transaksi berjalan tidak Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,
selalu buruk. Hampir sama dengan arus kas Kementerian Perindustrian, Kementerian
negatif sebuah perusahaan, defisit ini bisa Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden. Tinjauan
menjadi hal yang positif apabila dananya dilakukan dengan mempertimbangkan kategori
digunakan untuk tujuan-tujuan investasi barang konsumsi, ketersediaan produksi dalam
produktif (yang menghasilkan aliran pendapatan negeri, serta memperhatikan perkembangan
di masa mendatang) seperti pembangunan industri nasional.
industri atau infrastruktur. Tetapi kalau defisit
itu hanya digunakan untuk keperluan barang Tinjauan dari tim kerjasama ini melihat dan
konsumsi, maka akan terjadi ketidakseimbangan meneliti sebagian komposisi dari komoditas
struktural karena defisit tidak menghasilkan yang selama ini diimpor, namun nilai tambahnya
aliran pendapatan di masa mendatang. terhadap perekonomian Indonesia tidak terlalu

16 | Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai