Page 75 - Drs. Adrianus Howay, MM - Meretas Batas Pendidikan di Tanah Papua
P. 75
Selebihnya di luar kewenangan pemerintah pusat dan
provinsi sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/
kota yang menangani layanan pendidikan secara langsung.
Sebab itu, otonomi di bidang pendidikan bukan hanya
ditujukan bagi kabupaten/kota tetapi dibebankan kepada sekolah
sebagai penyelenggara pendidikan yang dikontrol stakeholders
(orang tua, masyarakat, LSM pendidikan, DPR ).
Konsekuensinya kebijakan konsepsi manajemen berbasis
sekolah (school based management) dan pendidikan berbasis
masyarakat (community based education) menjadi sebuah
keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan era otonomi
daerah.
Manajemen Berbasis Sekolah resmi di mulai sejak
diberlakukannya UU No 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasonal. Selama 15 tahun diberlakukan, khususnya
di wilayah Papua dan Papua Barat, menurut Adrian, penerapan
MBS pada kenyataannya di lapangan belum bisa dilaksanakan
secara maksimal. Ia melihat standar pelayanan dan operasional
pendidikan masih jauh sekali dari tujuan desentralisasi
pendidikan.
Melalui otonomi pendidikan, sekolah diberi kewenangan
mengelola satuan pendidikan. Kewenangan ini meliputi
manajemen perencanaan, evaluasi program sekolah, manajemen
kurikulum, manajemen peralatan dan perlengkapan sekolah,
manajemen keuangan, manajemen pelayanan siswa, manajemen
63
