Page 280 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 280
petugas Parpol dibuatkan user name dan password untuk bisa mengakses
aplikasi ini.
Desain SIPOL selain ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada Parpol
untuk mengisi data kepengurusan dan anggota dan membantu KPU
melakukan verifikasi administrasi dan faktual; juga ditujukan untuk
mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam
mengontrol kerja KPU dalam melakukan proses verifikasi Parpol peserta
pemilu. Setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi, SIPOL
menampilkan data-data kepengurusan setiap Parpol pada semua tingkatan
(Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan) dan data anggota
semua Parpol di masing-masing Kabupaten/Kota beserta jumlah
penduduknya. Masyarakat luas dapat mengakses data tersebut di portal
KPU dan semua orang yang memiliki akses internet bisa mendapatkan
informasi kinerja KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi
persyaratan peserta pemilu. Hal ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja KPU kepada publik, termasuk kepada Parpol
dalam proses verifikasi administrasi, selain juga sebagai sarana
pertanggungjawaban atas kinerja KPU.
SIPOL juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi
masyarakat dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual Parpol
calon peserta pemilu. Dengan SIPOL, masyarakat dengan mudah bisa
melihat dan menilai Parpol yang memenuhi persyaratan administrasi
sebagai peserta pemilu atau tidak. Selain itu, masyarakat diharapkan
mengontrol kinerja KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan
faktual. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses
verifikasi ini dengan cara menyampaikan informasi terkait kebenaran dan
akurasi data yang diserahkan Parpol, misalnya kepengurusan ganda serta
alamat ataupun anggota fiktif. Publik dapat melaporkan ketidakbenaran
data tersebut kepada KPU maupun Bawaslu pada setiap tingkatan. Akan
tetapi, aplikasi SIPOL ini bukan tanpa kendala. Beberapa Parpol menolak
memasukkan data Parpol yang akan diverifikasi lewat sistem ini. Beberapa
alasan di antaranya adalah KPU dianggap membuat norma baru dengan
mensyaratkan Parpol menggunakan SIPOL untuk proses verifikasi dan
adanya kecurigaan yang tidak mendasar bahwa lembaga asing telah
mengintervensi KPU dan akan memanfaatkan data Parpol di Indonesia
untuk kepentingan asing.
264 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU
