Page 282 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 282
KPU Kabupaten/Kota juga bermacam-macam. Tidak ada sebuah sistem
informasi yang mampu mengintegrasikan format data dan teknologi yang
digunakan oleh masing-masing daerah. Hal ini membuat KPU mengalami
kesulitan untuk mengintegrasikan seluruh data pemilih di Indonesia dan
melakukan analisis data dalam skala nasional. Untuk mengumpulkan semua
basis data tersebut menjadi satu juga bukan perkara mudah karena format
yang dipakai tidak seragam.
Masalah lainnya adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah basis data
pada waktu itu (DP Tools) tidak memiliki kemampuan berterintegrasi dengan
aplikasi yang sama di tempat lain sehingga data yang diolah berisiko
mengalami duplikasi dan tidak dirancang untuk dapat berkoordinasi dengan
basis data tunggal. Kondisi ini menyebabkan perubahan yang terjadi pada
tingkat pemutakhiran tidak dapat diketahui dan dipantau dengan cepat oleh
para pemangku kepentingan yang berada di lokasi yang berbeda.
Tujuan utama dari aplikasi SIDALIH ini adalah untuk membuat daftar pemilih
yang akurat, komprehensif, dan terkini (up-to-date). SIDALIH dikembangkan
dengan proses yang cukup panjang dengan melibatkan banyak pihak.
Beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ini antara lain
KPU, BPPT, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan LSM, perwakilan
perguruan tinggi, dan perwakilan KPU Provinsi. Perwakilan dari setiap
lembaga ini masuk dalam steering committee (SC) Prakarsa Pendaftaran
Pemilih KPU. Steering committee diketuai oleh anggota KPU yang
membidangi daftar pemilih dibantu dua anggota KPU lainnya sebagai wakil
ketua. Selain itu, tim steering committee dibantu oleh sebuah organizing
committee (OC) yang terdiri atas para ahli di bidang pendaftaran pemilih dan
bidang informasi dan teknologi.
Beberapa kegiatan yang dilakukan Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU dalam
mengembangkan sistem penyusunan daftar pemilih pada saat itu antara lain
melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, melakukan
kajian terhadap sistem pendaftaran pemilih di negara-negara sahabat,
melakukan FGD (Focus Group Discussion) di beberapa wilayah di Indonesia,
melakukan seminar publik, dan menyelenggarakan uji coba terhadap sistem
ini di tiga wilayah (Kabupaten Karimun - Kepulauan Riau, Kota Tangerang
Selatan – Banten, dan Kabupaten Tabanan - Bali).
266 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU

