Page 287 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 287
setiap TPS. Dengan demikian formulir C1 ini merupakan data primer dari
proses penghitungan suara di tingkat paling bawah.
Prosedur dari sistem scan formulir C1 dimulai ketika salinan Formulir C1
yang berasal dari TPS dikirimkan oleh KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota
melalui PPS dan PPK. Formulir C1 yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota
kemudian dipindai dan diunggah di website KPU. Meskipun implementasi
dan kinerja sistem scan C1 tidak sempurna, sistem ini telah memberikan
sumbangan yang besar bagi keterbukaan hasil pemilu di Indonesia. Semua
lapisan masyarakat bisa mendapatkan hasil penghitungan suara di seluruh
TPS di Indonesia tanpa harus datang ke TPS yang bersangkutan.
Aplikasi scan formulir C1 menjadi fenomena baru dalam sejarah demokrasi
di Indonesia. Selain KPU menyediakan data primer penghitungan suara di
TPS dari seluruh Indonesia secara on line, sistem ini telah
menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara terorganisasi untuk
mengawal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan.
Beberapa kelompok masyarakat yang terorganisir tersebut di antaranya
tergabung dalam kawalpemilu.org dan jariungu.org.
Tidak berhenti pada tingkatan mengunggah formulir C1 saja, KPU juga
mengunggah rekapitulasi manual di tingkat PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan
Provinsi atau formulir DA-1, DB-1, dan DC-1 di website KPU. Dengan
mempublikasikan berbagai jenis formulir hasil penghitungan suara kepada
masyarakat luas, kemungkinan terjadinya kecurangan oleh penyelenggara
pemilu atau peserta pemilu semakin kecil. Kemungkinan terjadinya
kecurangan akan segera diketahui, di mana kecurangan itu terjadi dan siapa
pelakunya.
Pada Pemilu Legislatif 2014 Sistem Scan C1, tingkat keberhasilannya tidak
setinggi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Jika pada Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden 2014 jumlah formulir C1 yang berhasil dipindai
dan diunggah di website KPU mencapai 99,18 persen, pada Pemilu Legislatif
2014 sebanyak 81,85 persen. Ketidakberhasilan untuk mengunggah 100
persen formulir C1 dari seluruh TPS disebabkan oleh beberapa hal,
terutama faktor infrastruktur internet dan kualitas sumberdaya manusia di
daerah. Mayoritas KPU Kabupaten/Kota mampu menyelesaikan
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 271

