Page 283 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 283
KPU Periode 2012-2017 kemudian melanjutkan dan terus mengembangkan
inisiatif yang telah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya dan berkomitmen
untuk mempelajari dan mengimplementasikan dalam Pemilu 2014. Demikian
juga dengan KPU periode 2017-2022 terus mengembangkan dan
menyempurnakan SIDALIH dengan memperbesar kapasitas Server SIDALIH
dalam Pemilu 2019.
SIDALIH dikembangkan untuk digunakan oleh petugas PPS, PPK, sampai
dengan KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, yaitu melakukan
fungsi CRUDE (create, read, update and delete). Aplikasi ini akan sangat
membantu PPS dalam mengalokasikan pemilih ke dalam TPS. PPS tidak lagi
perlu menggunting data pemilih dan mengelompokkan ke TPS secara manual,
tetapi KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS hanya cukup menjalankan manual
aplikasi IT yang telah disiapkan. Aplikasi IT ini juga dirancang untuk
membantu PPS dalam menyusun TPS secara komputerisasi.
Aplikasi SIDALIH selain memiliki fungsi penyusunan dan pemutakhiran
(CRUDE), juga memiliki fungsi untuk mempublikasikan daftar pemilih secara
on line di laman KPU. Yang tidak kalah penting adalah SIDALIH memiliki fitur
monitoring. Fitur ini sangat membantu KPU dalam memantau proses
penyusunan daftar pemilih, memberikan informasi hasil analisa daftar
pemilih secara nasional yang berupa data potensi ganda, data pemilih yang
belum lengkap elemen datanya, dan/ atau elemen data yang belum valid.
SIDALIH adalah sebuah aplikasi terpusat yang berbasis internet (web). Setiap
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki portal masing-masing. Data
pemilih yang akan diolah oleh KPU di masing-masing wilayah terpusat di
server KPU. Setiap satuan kerja KPU hanya bisa mengakses data di wilayah
kerjanya masing-masing, tidak diberikan akses untuk melakukan perubahan
di luar wilayah kerjanya. Operator SIDALIH di setiap satuan kerja KPU
jumlahnya berbeda-beda, tergantung dengan ketersediaan sumberdaya
manusia dan jumlah data pemilih. Namun demikian, KPU menetapkan jumlah
operator SIDALIH sekurang-kurangnya 2 (dua) orang di setiap satuan kerja di
provinsi atau kabupaten/kota. Namun demikian, operator SIDALIH dapat
diperluas atau diperbanyak dengan melibatkan anggota PPK jika jaringan
internet di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota menjangkau sampai tingkat
kecamatan. Setiap operator SIDALIH memiliki akun dan kata kunci yang
sifatnya rahasia.
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 267

