Page 285 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 285

1. Infrastruktur  jaringan  internet  dan  listrik  untuk  beberapa  wilayah
                    Indonesia  bagian  timur,  khususnya  di  Provinsi  Papua,  Papua  Barat,
                    Maluku, Maluku Utara, dan beberapa kabupaten di Provinsi Aceh belum
                    memadai.
                 2. Sumberdaya  manusia,  baik  dari  sisi  kualitas  maupun  kuantitas,  untuk
                    menjadi operator SIDALIH di tingkat kabupaten/kota belum mencukupi.
                 3. Waktu  yang  tersedia  dalam  menyusun  daftar  pemilih  oleh  KPU
                    Kabupaten/Kota sangat pendek menyebabkan proses unggah data pemilih
                    dalam  sistem  menjadikan  SIDALIH  menjadi  sangat  tinggi  frekuensi
                    (crowded).
                                         Gambar 6.10. SIDALIH































                 3. Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)


                 November  2013  merupakan  awal  mula  tercetusnya  ide  pemanfaatan
                 teknologi  untuk  meningkatkan  transparansi  hasil  Pemilu  2014  dan
                 memberikan informasi hasil pemilu kepada publik lebih cepat. Beberapa
                 pertemuan, baik formal maupun informal, digelar oleh pimpinan KPU untuk
                 mendengarkan  berbagai  masukan  dari  para  ahli  teknologi  informasi  dari
                 beberapa  institusi,  seperti  BPPT,  Pusilkom  Universitas  Indonesia,  dan
                 Prakarsa    KPU,    untuk    merealisasikan    ide   tersebut.    Dengan



                                                BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU     269
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290