Page 290 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melayani calon kepala daerah dari jalur
perseorangan. Pengalaman penyelenggaraan pilkada periode sebelumnya,
KPU belum memiliki sistem informasi yang membantu KPU daerah dalam
meneliti dan memverifikasi syarat dukungan pasangan calon dari jalur
perseorangan. Ketiadaan sistem informasi itu membuat proses penelitian dan
verifikasi dukungan calon perseorangan mengalami banyak kendala, tidak
seragam antardaerah, dinilai kurang transparan, dan berpotensi memunculkan
dukungan ganda. Dengan adanya sistem informasi, diharapkan beban kerja
KPU di daerah dalam memeriksa dan memverifikasi syarat dukungan menjadi
lebih ringan. KPU daerah tidak perlu menghitung secara manual jumlah
minimal dukungan, indikasi dukungan ganda internal pasangan calon atau
ganda dengan pasangan calon lain, maupun dukungan yang tidak memenuhi
syarat.

SILON versi pertama merupakan sebuah aplikasi atau sistem informasi berbasis
off-line dan berdiri sendiri - stand alone. SILON versi pertama ini digunakan
untuk Pilkada Serentak Tahun 2015. Untuk menjalankan aplikasi ini, operator
harus menginstal SILON dalam komputer masing-masing. Setelah diinstal,
operator KPU daerah dapat mengoperasikan aplikasi ini. Beberapa fitur
penting dari aplikasi SILON versi pertama ini antara lain adalah menghitung
jumlah minimal syarat dukungan dan mendeteksi data dukungan ganda baik
dukungan ganda dalam satu pasangan calon maupun ganda dengan pasangan
calon lainnya.

Untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017, KPU menyempurnakan
aplikasi SILON versi pertama. Aplikasi SILON versi kedua berbasis web (web
base-application) dengan banyak fitur di dalamnya. Untuk dapat menggunakan
aplikasi SILON versi kedua ini, operator tidak perlu mengunduh dan instal
aplikasi, operator setiap KPU daerah cukup memiliki username dan password
untuk bisa mengakses portal SILON. Kelebihan dari aplikasi berbasis website
adalah data terkait dengan pencalonan data dukungan pasangan calon yang
diolah operator di daerah terpusat di server KPU, sehingga KPU dengan mudah
memonitoring dan mensupervisi KPU daerah dalam meneliti dan
memverifikasi dokumen pasangan calon.

274 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU