Page 29 - ACTIVE EDISI FEBRUARI 2109
P. 29

KORPORASI























          PUPUK KALTIM KOMITMEN                       tersebut,” kata Suyitno, saat ditemui di Aula Gedung Diklat
                                                      Kantor Pusat Pupuk Kaltim pada 14 Februari 2019.
          Kelola Air Limbah                           Menurut dia, pengajuan izin pembuangan limbah Pupuk
                                                      Kaltim juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24
                                                      Tahun 2018, tentang perizinan satu pintu melalui Online
          Sesuai Aturan                               Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha
                                                      Terintegrasi Secara Elektronik, yang terintegrasi dengan
                                                      dokumen Analisis dan Dampak Lingkungan (Amdal).
               engelolaan dan pengendalian limbah secara   Perpanjangan  izin  melalui  OSS  kata  Suyitno,  sejatinya
               berkesinambungan menjadi salah satu perhatian   hanya dilakukan secara daring, berdasarkan dokumen
               Pupuk Kaltim dalam mendukung kelancaran   yang ada. Namun karena keterbatasan sumberdaya,
         Paktivitas     industri  Perusahaan,  khususnya  verifikasi masih dilakukan manual dengan mendatangi
         pembuangan limbah cair, dilaksanakan sesuai aturan   lokasi kajian pembuangan air limbah, sebagai persyaratan
         serta perizinan yang berlaku melalui berbagai langkah   perpanjangan izin dan rekomendasi tim. “Sebenarnya
         penerapan berdasarkan rekomendasi Pemerintah yang   tidak ada kekhawatiran untuk pengajuan izin Pupuk Kaltim
         dikeluarkan secara berkala.                  karena sudah melalui OSS. Hanya saja, verifikasi manual
                                                      masih kami lakukan untuk memperkuat hasil kajian guna
         Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi   penyusunan rekomendasi selanjutnya,” tambah Suyitno.
         Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
         dan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama   Manager Proses dan Pengendalian Energi (PPE) Pupuk
         DLH Kota Bontang, kembali melakukan verifikasi dan   Kaltim Sivera Dian Gertrida, menyambut terbuka verifikasi
         tinjauan lapangan pembuangan air limbah Pupuk Kaltim   lapangan pembuangan air limbah oleh DLH dan PTSP
         sebagai syarat perpanjangan izin yang  dikeluarkan.   Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota
         Dikatakan Ketua Tim Verifikasi DLH Kaltim Suyitno MT,   Bontang.  Dirinya  menyebut  hal  ini  merupakan  wujud
         tinjauan ulang pembuangan air limbah Pupuk Kaltim   ketaatan Pupuk Kaltim terkait pengendalian limbah cair,
         penting dilaksanakan untuk mengukur sekaligus   agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas Perusahaan
         mengetahui kondisi lapangan penerapan klausul izin yang   dan  kehidupan  masyarakat,  disamping  peningkatan
         dikeluarkan sejak 2014.                      kinerja Pupuk Kaltim melalui penghematan sumber daya
                                                      alam secara bijaksana, dengan penerapan teknologi
         Proses izin pembuangan air limbah Pupuk Kaltim mengacu   bersih dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.
         kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH)   “Sebagai perusahaan industri, Pupuk Kaltim menyadari
         Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Lingkungan   tak lepas dari limbah yang dihasilkan. Maka dari itu
         Hidup Nomor 117 Tahun 2016, dimana Pemerintah Provinsi   kami  menyambut  baik  dan  mendukung  verifikasi  yang
         Kalimantan Timur merupakan satu-satunya di Indonesia   dilaksanakan,” ucap Dian.
         yang mendapat kewenangan pusat menerbitkan izin
         pembuangan limbah laut untuk Daerah Tingkat I dan   Dian berharap verifikasi dan tinjauan lapangan
         klausul izin menyebut perpanjangan wajib diajukan   menghasilkan rekomendasi yang sesuai untuk diterapkan
         maksimal 6 bulan sebelum masa izin berakhir. “Pengajuan   dalam pengelolaan air limbah Pupuk Kaltim. Begitu pula
         perpanjangan sudah dilakukan Pupuk Kaltim sejak awal   dengan perpanjangan izin, Perusahaan senantiasa
         tahun dan tidak menunggu izin habis baru mengurus lagi.   menjaga stabilitas lingkungan melalui pengelolaan limbah
         Makanya kami menyambut baik dan mengapresiasi upaya   secara terpadu. (*/vo/nav)




          Active Pupuk Kaltim    Edisi 30    Februari 2019                                  29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34