Page 192 - Toponim sulawesi.indd
P. 192

178    Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi


               Akibat pemboman tersebut,  hampir  seluruh  fasilitas  kota di  sepanjang

               pantai  Kota Donggala  mengalami rusak berat. Kerusakan  itu  hingga  kini
               masih dapat kita saksikan,  namun  karena  perang  permesta  di  Donggala

               turut menghancurkan bibir pantai Kota Donggala. Jadi, secara sistematis
               sulit melacak kerusakan yang dilakukan oleh pengeboman tentara Jepang
               dan pengeboman Permesta.
                                          16

                     Setelah  Kota Donggala  ditaklukan  dan  dikuasi  oleh  tentara
               pendudukan  Jepang, mereka  melanjutkan  perjalanan  dan  mendarat di
               Kota Palu bersama 30 orang pasukan Angkatan Laut. Di Kota Palu, Jepang

               menemukan tentara Belanda yang sudah menyerah dan langsung diadakan
               serah terima kekuasaan dari Belanda kepada Jepang, sesudah serah terima

               kekuasaan dilakukan maka para bekas KNIL yang ditemukan, sebahagian
               dijadikan Polisi Jepang (biasa disebut: JOMPO), sebahagian diizinkan hidup
               secara sipil sebagai tahanan kota dan sebahagian lainnya menjadi petani.

               Kecuali  orang-orang peranakan Belanda  atau  Indo  Belanda, diangkut  ke
               Kota Manado untuk jadi tawanan.
                                               17
                     Menjelang waktu yang tidak terlalu lama setelah pendaratan pasukan

               Angkatan Laut (Kaigun) Jepang di Kota Donggala dan Kota Palu, Kepala Polisi
               Kaisar Suco dari Makassar tiba di Kota Donggala yang bertindak mewakili

               Pemerintah Pendudukan  Jepang menyerahkan  urusan  pemerintahan
               kepada raja-raja setempat  yakni Raja Banawa dan Raja Tavaeli.  Dalam
               banyak hal, keadaan dan situasi pemerintahan yang dikendalikan oleh para

               raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942. Keadaan pemerintahan
               seperti itu hanya mengisi kekosongan sementara untuk kemudian Jepang
               mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 pada tanggal 7 Maret 1942 yang


               16  Donggala pada tanggal 20 Juni 2006.
               17  Sulaeman  Mamar  dkk.,  Sejarah  Sosial  Daerah  Sulawesi  Tengah  (Wajah  Kota
                   Donggala dan Palu) (Jakarta: Depdikbud., 1984/1985), hlm. 81. Sutrisno Kutoyo, dkk,
                   Sejarah Daerah Sulawesi Tengah (Palu: Pemda Propinsi Sulteng Dinas Kebudayaan
                   dan Pariwisata, 2005), hlm. 197.
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197