Page 193 - Toponim sulawesi.indd

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi 179

berisi mengenai ketentuan ketatanegaraan yang tidak bertentangan

dengan pemerintah pendudukan militer Jepang. Setelah itu petugas-
18
petugas pemerintahan sipil Jepang yang berdatangan dari Kota Manado

dan demikian juga petugas yang datang dari Makassar untuk ditempatkan di
Kota Donggala dan Kota Palu termasuk Kota Poso. Konsekuensi kedatangan
petugas tersebut, kekuasaan raja mulai dialihkan dan mulailah pengisian

jabatan Kepala Pemerintahan yang ditinggalkan Belanda dengan diganti
dan menggunakan istilah Bahasa Jepang. Pada jaman Hindia Belanda

jabatan Asisten Residen diganti dengan Bunken Kanrikan yang biasa
disingkat Ken Kanrikan dan jabatan Kontroliur serta Gezaghebber digantikan
dengan Bunken Kanrikan. Kesemua jabatan-jabatan tertinggi seperti itu

biasanya dipegang oleh orang Jepang, sedangkan raja-raja setempat tetap
diakui sebagaimana di Kerajaan Jepang, hanya gelarnya diubah menjadi
bahasa Jepang yaitu Raja diubah menjadi Suco. Pada masa pemerintahan

pendudukan Jepang, petugas atau aparat pemerintahan yang dipegang oleh
orang Indonesia tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
seperti biasa, tentu saja membatu aktifitas pemerintahan Jepang.

4.1.5 DONGGALA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

Kota Pantai Donggala pada masa Orde Lama tidak luput dari
pergerakan daerah pada masa itu terutama Gerakan Permesta karena
pada masa ini Kota Donggala dijadikan sebagai pusat pertahanan Republik

Indonesia di daerah ini. Kemudian, pada masa Orde Baru Kota pantai
Donggala berkembang seiring dengan pembangunan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan pesat Kota Pantai Donggala sebagai satu pelabuhan,
namun dengan alasan pendangkalan maka pebuhan ini dipindahkan ke
Pantoloan di Kota Palu.

18 Sutrisno Kutoyo, dkk, Sejarah Daerah Sulawesi Tengah (Palu: Pemda Propinsi Sulteng Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hlm. 197.