Page 5 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

Editorial

Dinamika Wakaf dan

Tantangan Peradilan Agama

alam lima tahun terakhir, perkara sengketa wakaf Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang membolehkan
yang masuk ke Peradilan Agama menunjukan dibangunnya rumah susun di atas tanah wakaf dengan
tren yang terus meningkat, meskipun jumlahnya status kepemilikan yang berbeda. Contoh lainnya adalah
Dmemang tidak sebanyak perkara waris apalagi wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait
perceraian. Problematika sengketa wakaf di Peradilan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Agama termasuk yang jarang didiskusikan, salah Paten.
satunya karena sedikitnya dispute mengenai wakaf yang Persinggungan antara aturan wakaf dengan aturan
diselesaikan melalui jalur litigasi. rumah susun, Hak Kekayaan Intelektual, dan regulasi
Meskipun Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun lainnya akan menghadirkan persoalan yang sangat
2004 Tentang Wakaf beserta Penjelasannya menyatakan kompleks jika terjadi sengketa.
bahwa penyelesaian sengketa perwakafan melalui jalur Selain itu, sama halnya dengan perkembangan ekonomi
ajudikatif ke pengadilan agama/mahkamah syar’iyah syariah di Indonesia yang begitu pesat, praktik perwakafan
merupakan langkah terakhir (bukan pilihan) setelah pun mengalami dinamika serupa. Belakangan ini misalnya,
mekanisme musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase muncul wacana pendirian bank wakaf, modal ventura
gagal menyelesaikan sengketa, diprediksi ke depan wakaf, sukuk wakaf dan wakaf manfaat asuransi. Praktik-
sengketa wakaf akan meningkat dan semakin kompleks. praktik wakaf kontemporer semacam itu akan semakin
Setidaknya ada dua hal utama yang mendukung asumsi memberikan tantangan tersendiri bagi hakim Peradilan
tersebut di atas. Pertama, jumlah aset wakaf di Indonesia Agama dalam menyelesaikan sengketa perwakafan yang
meningkat pesat dari tahun ke tahun. Data dari Direktorat diajukan kepadanya.
Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama per Maret Menyikapi perkembangan wakaf di Indonesia yang
2016 menunjukan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia makin dinamis baik dari sisi regulasi dan praktik kekinian,
seluas 4.359.443.170 m2 yang tersebar di 435.768 lokasi Mahkamah Agung c.q. Peradilan Agama harus meresponnya
di 33 provinsi. secara cepat dan tepat. Dari sisi regulasi misalnya,
Jumlah tersebut meningkat hampir 100 persen jika diperlukan seperangkat aturan yang dapat dijadikan
dibandingkan data tanah wakaf pada tahun 2007 yang panduan beracara dalam menangani sengketa wakaf di
berjumlah 2.686.536.657 m2 dan tersebar di 366.595 Peradilan Agama. Gugatan class action atas sengketa wakaf
lokasi. Belum lagi jika ditambah dengan wakaf tunai di Pengadilan Agama Cilegon beberapa waktu lalu dapat
berupa uang yang per Desember 2013 saja wakaf uang dijadikan salah satu alasan.
yang terkumpul mencapai 145,8 milyar rupiah. Kemudian, kompleksitas perkara wakaf yang kerap
Semakin banyak transaksi wakaf yang dilakukan, berkelindan dengan bidang hukum lainnya meniscayakan
semakin banyak potensi sengketa yang akan muncul. hakim Peradilan Agama untuk menggunakan pendekatan
Terlebih jika melihat data bahwa 34 persen dari interdisipliner dan bahkan multidisipliner dalam
keseluruhan tanah wakaf di Indonesia belum memiliki menyelesaikan perkara wakaf. Karena penggunaan hukum
serti ikat. Padahal, salah satu penyebab sengketa yang wakaf saja tidak akan cukup menjawab persoalan.
paling umum dalam perwakafan adalah tidak adanya bukti Ke depan, serti ikasi hakim wakaf mungkin juga
serti ikat yang sah atas tanah wakaf tersebut. diperlukan untuk semakin profesionalnya penegakan
Kedua, dinamisnya perkembangan regulasi dan praktik hukum wakaf demi terwujudnya keadilan sosial di Republik
perwakafan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tercinta ini. []

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 3