Page 9 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

Pada masa pra kemerdekaan pendaftaran benda wakafoleh Pejabat wakaf didominasi oleh mazhab
Republik Indonesia, praktik wakaf Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Hana i. Hal ini dapat dilihat pada
sering dilakukan oleh masyarakat kepada instansi yang berwenang berbagai perkembangan wakaf itu
Islam. Hal ini sebagai konsekuensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sendiri, di mana wakaf dimungkinkan
logis dari banyaknya kerajaan Islam di sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. untuk objek yang bersifat produktif
Indonesia. (Direktorat Pemberdayaan Ketiga,aturan mengenai nazhir dan memungkinkan untuk dipindah-
Wakaf, Perkembangan Pengelolaan diperjelas sehingga nazhir menjadi tangankan pada kondisi yang lebih
Wakaf di Indonesia, 2006: 14). profesi profesional. Keempat, baik.
Kemudian, regulasi wakaf mulai pembentukan Badan Wakaf Indonesia Perkembangan lembaga wakaf di
dikodi ikasi pada masa kolonial (BWI) yang bersifat independen, Indonesia tidak terlepas dari latar
Belanda sampai lahirnya UU 41/2004 tujuannya membina nazhir dalam belakang mazhab Sya i’i yang menjadi
tentang Wakaf dan PP 42/2006 mengelola dan mengembangkan mazhab mayoritas penduduk muslim
tentang pelaksanaan UU 41/2004. harta benda wakaf, baik secara di Indonesia. Pengaruh kuat mazhab
Untuk memudahkan, lihat pada nasional maupun internasional. Sya i’i tersebut adalah, wakaf yang
infogra is. Kelima, aspek pemberdayaan dilakukan untuk selamanya, serta
dan pengembangan benda wakaf larangan peralihan peruntukan benda
Potensi wakaf produktif selama ini terlihat belum optimal, wakaf. Kenyataan ini dapat dilihat
UU 41/2004 merupakan penyebabnya antara lain paham pada sejarah pelembagaan wakaf di
penyempurnaan dari beberapa konservatisme umat Islam mengenai Indonesia.
peraturan perudangan wakaf yang wakaf. Keenam, adanya ketentuan Sebelum lahirnya UU 41/2004,
sudah ada dengan menambah hal-hal pidana yang ditujukan kepada lembaga wakaf di Indonesia
baru sebagai upaya pemberdayaan para pihak yang dengan sengaja diatur dalam PP 28/1977 dan
wakaf secara produktif dan menyalahgunakan benda wakaf Buku III Kompilasi Hukum Islam.
profesional. Setidaknya UU 41/2004 dengan ancaman pidana penjara Dalam peraturan pemerintah dan
memiliki nilai substansi (Djunaidi, paling lama 5 (lima) tahun dan/ KHI, pelembagaan wakaf hanya
2006: 90-94) sebagai berikut: atau pidana denda paling banyak mengatur tentang wakaf atas tanah
Pertama, UU 41/2004 mengatur Rp 500.000.000,- (lima ratus juta milik dengan waktu yang tidak
benda yang diwaka kan dapat berupa rupiah). Sedangkan bagi pihak yang terbatas (untuk selama-lamanya).
benda tidak bergerak dan benda sengaja mengubah peruntukan Sejalan dengan perkembangan dan
bergerak seperti uang (cash waqf), benda wakaf akan dipidana penjara kebutuhan zaman, terjadi perubahan
saham, surat berharga lainnya dan hak paling lama 4 (empat) tahun dan/ besar terhadap peraturan wakaf di
kekayaan intelektual.Ini merupakan atau pidana denda paling banyak Indonesia. Berdasarkan UU 41/2004,
terobosan signi ikan, karena uang, Rp 400.000.000,- (empat ratus juta wakaf tidak hanya mengatur wakaf
saham, atau surat berharga lainnya rupiah). Dan sanksi administrasi akan tanah tetapi juga meliputi barang
merupakan variabel penting dalam dikenakan kepada lembaga keuangan bergerak dan tidak bergerak
pengembangan ekonomi.Wakaf syariah dan PPAIW yang melanggar termasuk di dalamnya wakaf uang
benda bergerak berupa uang, saham, dalam masalah pendaftaran benda atau wakaf tunai serta wakaf untuk
atau surat berharga lainnya tidak wakaf. jangka waktu tertentu. UU41/2004
untuk dibelanjakan secara konsumtif. Melihat perkembangan lembaga ini memberikan arah baru terhadap
Kedua, adanya ketentuan megenai wakaf saat ini, sepertinya lembaga

UU 41 Tahun 2004 tentang Keppres 75 Tahun 2007 Permenag 4 Tahun 2009 UU 20 Tahun 2011 tentang Keppres 177 Tahun 2014
Wakaf tanggal 27 Oktober tentang Pembentukan tentang Administrasi Rumah Susun Pasal 18 tentang Kepengurusan BWI
2004 Badan Wakaf Indonesia Pendaftaran Wakaf Uang huruf b, Pasal 20, 22, 48 Periode Ketiga

2004 2006 2007 2008 2009 2007-2010 2011 2011 2014 2013

af PP Nomor 42 Tahun Perma 2 Tahun 2008 Terdapat 10 Peraturan BWI Keppres 111 Tahun 2011 Permenag 73 Tahun 2013
2006 tentang tentang Kompilasi Hukum tentang Kepengurusan BWI tentang Tata Cara
Pelaksanaan UU 41 Ekonomi Syariah Pasal 18 Periode Kedua Perwakafan Benda Tidak
Tahun 2004 tentang huruf h Bergerak dan Benda
Wakaf tanggal 15 Bergerak Selain Uang
Desember 2006

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 7