Page 8 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

Dalam literatur klasik, unsur- bagaimana lembaga wakaf mem be ri-
unsur wakaf menjadi awal kan kontribusi terhadap perkemba-
pembahasan tentang wakaf. Untuk ngan dan peradaban Islam. Setelah “Perkembangan
terlaksanakannya lembaga wakaf Amr bin Ash mendirikan diwan al-waqf,
harus ada waqif (orang yang lembaga serupa dikembangkan lembaga wakaf
mewaka kan), mauquf ‘alaih (yang pada masa pemerintahan Islam
menerima wakaf), mauquf(objek berikutnya. Tingginya peranan di Indonesia
wakaf) dan iqrar waqf. wakaf dalam perekonomian umat
Islam, mengharuskan pemerintah tidak terlepas
Sekilas perkembangan wakaf melakukan regulasi terhadap wakaf
Dalam sejarah Islam, Ka’bah itu sendiri, di mana pada awalnya dari pengaruh
dan sekelilingnya menjadi wakaf wakaf menjadi bagian dari baitul mal. mazhab Syafi’i”
pertama yang dipergunakan oleh Pada masa Fathimiyyah, wakaf
umat manusia sejak Nabi Ibrahim as. banyak dipergunakan untuk
Pada masa Rasulullah, Masjid Quba’ kepentingan umat mulai dari
di Madinah, menjadi wakaf pertama pendidikan, rumah sakit dan kesejah- Regulasi wakaf di Indonesia
umat Islam. Secara personal, untuk teraan masyarakat. Pada masa Praktik wakaf di Indonesia sudah
pertama kali wakaf dilakukanoleh Ayyubiyah, perjuangan umat Islam ada sejak sebelum Islam datang,
khalifah Umar ra. Ia meminta banyak mempergunakan dana wakaf. dengan pranata yang tidak sepenuhnya
pendapat tentang kebunnya yang Pada tahun 1864, Mesir mendirikan persis dengan yang terdapat dalam
ada di Khaibar. Kemudian Rasulullah Kementerian Wakaf. Imperialisme ajaran Islam. Di Banten, misalnya,
menyarankannya, “Jika kamu Inggris terhadap Mesir menyebabkan terdapat “Huma Serang”, merupakan
berkehendak, tahanlah kebunnya dan lembaga ini kemudian hilang, ladang yang dikelola secara bersama-
sedekahkan hasilnya, kebun jangan meskipun secara de facto pengelolaan sama dan hasilnya dipergunakan
diperjualbelikan, jangan dihibahkan wakaf masih tetap berjalan untuk kepentingan bersama. Di
dan jangan diwariskan” (Monzer Kahf, (Widyawati, 2011: 36-37). Lombok, terdapat “Tanah Pareman”,
2000:19-20). Dalam dunia pendidikan, yaitu tanah negara yang dibebaskan
Pembahasan wakaf sering pengelolaan wakaf yang baik terlihat dari pajak “landrente” dan hasilnya
difokuskan pada wakaf khairi (untuk pada pemanfaatan wakaf produktif diserahkan kepada desa-desa, sukan
kepentingan umum) dan wakaf yang dikelola oleh Universitas dan kepada Candi untuk kepentingan
dzuriyyi/ahliy (untuk kepentingan al-Azhar Kairo di Mesir, Universitas bersama.
keluarga). Sementara pembahasan Zaituniyyah di Tunisia dan sekolah- Di Jawa Timur, ada tanah
tentang wakaf produktif,tergolong sekolah Imam Lisesi di Turki. Wakaf “Perdikan”, yaitu sebidang tanah yang
sedikit. Di beberapa negara Muslim, pada lembaga-lembaga tersebut telah merupakan pemberian raja kepada
wakaf ahliy sudah tidak dilembagakan mampu membiayai universitas dan seseorang atau kelompok yang
lagi, sedangkan di Indonesia, masih civitas akademikanya (Andy Agung berjasa. Menurut Rachmat Djatnika,
memungkinkan ada wakaf ahliy. Prihatna, 2006: 58). bentuk ini hampir menyerupai wakaf
Sejarah telah menunjukkan, keluarga (al-waqf al-ahly) dari segi
fungsi dan pemanfaatan yang tidak
boleh diperjualbelikan.
SE Sekretaris Governemen SE Sekretaris Governemen Pasal II Aturan Peralihan
pertama, 31/01/1905, No. 24/12/1934 No. 3088/A, UUD 1945 yang berbunyi: Inpres 1 Tahun 1991
435, Bijblaad 1905 No. Bijblaad 1934 No. 13390 “Segala Badan Negara dan Pasal 49UU Nomor 5 Tahun tentang Kompilasi Hukum
6196 tentang Toezicht op tentang Toezich van de peraturan yang ada masih 1960 tentang Pokok-pokok Islam. Buku III tentang U
den bouw van Muhammad- regeering op Muhammad- langsung berlaku, selama Agraria (UUPA) mengatur Hukum Perwakafan (5 bab W
aansche bedehuizen aansche beheuizen, vrijdag belum diadakan yang baru perwakafan tanah 2
diensten en wakafs menurut UUD ini.” dan terdiri dari 15 pasal)
1905 1931 1934 1935 17/8/1945 1953 1960 1977 1991 2002
Kolonial Belanda Kolonial Belanda Kolonial Belanda Kolonial Belanda Era Kemerdekaan Pasca Kemerdekaan
SE Sekretaris Governemen SE Sekretaris Governemen Departemen Agama PP Nomor 28 Tahun Fatwa MUI tentang Wakaf
14/06/1931 No. 1361/A, 27/05/1935 No. 1273/A, Republik Indonesia 1977 tentang Uang tanggal 28 Shafar
Bijblaad 1931 No. 125/A Bijblaad 1935 No. 13480 mengeluarkan petunjuk Perwakafan Tanah Milik 1423 H/11 Mei 2002 M
tentang Toezich van de 22/12/1953 tentang
regeering op Muhammad- Petunjuk-petunjuk
aansche beheuizen, mengenai wakaf
vrijdagdiensten en wakafs
6 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017