Page 2 - e modul

67 MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 9, NO. 2, DESEMBER 2005: 66-71

yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya ditentukan oleh peran tenaga-tenaga pengajar (dosen)
apabila produk itu tidak bermutu maka akan yang berkualitas dan berbobot.
ditinggalkan oleh konsumen. Begitupun juga perguruan
tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, Mengenai mutu pendidikan ini dijelaskan pada pasal 1
bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003; bahwa :
pendidikan maupun pengembangan sumber daya “Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal
manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Para tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
mahasiswa sebagai calon ekonom yang sedang Negara Kesatuan Republik Indinesia”. Mengenai
menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya kriteria minimal standar nasional pendidikan ini terdiri
mengharapkan hasil dari laboratorium itu memiliki atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
nialai ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, ketrampilan, kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur yang mampu pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus
bersaing dipasar global. Semuanya itu diperlukan ditingkatkan secara berencana (Pasal 35 ayat 1 UU RI
sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan atau Nomor 20 Tahun 2003).
persiapan membuka lapangan kerja dengan
mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan Untuk mencapai mutu yang standar dari pendidikan itu
kesejahteraan lahir serta batin. bukan hanya unsur tenaga kependidikan; yakni dosen
tetapi bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu atas
Kenyataan yang ada pada dewasa ini menunjukkan standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan
mutu lulusan perguruan tinggi itu tidak selalu dapat prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
diterima dan mampu untuk bekerja sebagaimana yang pendidikan; yang dapat dilaksanaakan oleh suatu badan
diharapkan dunia kerja. Maraknya perguruan tinggi standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu
berpotensi merosotnya mutu lulusan, mengingat pendidikan (Pasal 35 ayat 3 UU RI Nomor 20 Tahun
standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan; tetapi 2003).
hanya dilihat dari aspek kuantitas; yakni bagaimana
mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu
Begitupun dengan diberlakukannya otonomi kampus; pendidikan inilah yang harus disiapkan oleh
dimana perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta pemerintah; sehingga mutu pendidikan itu memiliki
(PTS) memiliki kesamaan di dalam pengelolaan, kriteria minimal yang senantiasa harus dipenuhi oleh
sehingga ada kecenderungan untuk mencari dana yang pengelola pendidikan, pemerintah daerah dan
memadai; namun terkadang mengabaikan aspek mutu pemerintah pusat.
itu sendiri.
Strategi itu lazimnya dikaitkan dengan perubahan,
Perguruan tinggi sebagai wadah untuk menggodog sehingga menjadi strategi perubahan. Mengenai strategi
kader-kader pemimpin bangsa, terutama calon ekonom mutu pendidikan berarti bagaimana mutu pendidikan itu
memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda harus dirubah dengan strategi yang tepat. Mengenai
dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena startegi perubagahn itu ditujukan agar organisasi
dalam wadah ini berkumpul orang-orang yang berilmu menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam
dan bernalar. Tanggung jawab pendidikan tidak saja rangka inilah diperlukan usaha untuk merubah
beban pemerintah namun oleh seluruh lapisan organisasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang
masyarakat. Masalah penting yang harus diperhatikan terkait. Indrawijaya (1989 : 28) mengemukakan bahwa :
adalah bagaimana manajemen perguruan tinggi diatur “Usaha para manajer untuk memperbaiki atau merubah
dalam suatu manajemen yang rapi, efisien dan organisasi pada masa yang lampau lebih banyak
transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah yang dipusatkan pada perubahan : (1) subsistem teknologi;
jelas yakni mutu lulusan yang baik. (2) subsistem manajerial; atau (3) subsistem manusia”.

2. Makna Strategi Mutu Pendidikan Melakukan perubahan itu memang tidak mudah, karena
itu perlu disusun perencanaan yang matang, sihingga di
Peraturan-peraturan akademik dan manajemen hasilkan rencana, program dan kebijakannya secara
mempunyai tata kerja membentuk suatu sistem yang tepat untuk selanjutnya dilakukan penerapan secara
harus ditaati dengan desiplin dan dedikasi semua pihak. konsisten. Unsur yang dapat dirubah itu tidak selalu
Dengan sistim seperti ini maka ada jaminan penuh seluruhnya dilakukan perubahan; salah satu saja dapat
bahwa perahu akan melaju kearah yang sudah dilakukan berarti telah melakukan perubahan;
ditentukan kalaupun nakhodanya berganti ditengah sebagaimana dijelaskan oleh Robbins (dalam Udaya,
perjalanan. Prasarana dan sarana akademik harus 1994 428) bahwa : Strategi cenderung masuk salah satu
diciptakan sebagai landasan berpijak, disamping kategori dari empat kategori yang ada: manusia,
landasan mutu perguruan tinggi ini terutama sangat struktur, teknologi, dan proses organisasi. Bahwa jika
ada kekuatan yang memprakarsai perubahan, ada