Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 94
Aris.
"Munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO), pelecehan
seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya
dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif
dapat dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan,"
kata Aris.
Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)
Kemnaker, Eva Trisiana menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat.
Pertama, melindungi PMI dan kedua memberi masukan dalam penyusunan
kebijakan di negaranya. Ketiga, harus bisa membangun hubungan baik dengan
stakeholder di negara penempatan serta keempat, mempromosikan bidang-bidang
ketenagakerjaan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.
"Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran,"
katanya
Tapi diakui Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum
terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum
bisa mensupport Atnaker secara ideal. Menurutnya, apabila Atnaker mampu
menjalankan peran utama yang dikembangkan ILO, Eva meyakini berbagai kasus
yang menimpa PMI di luar negeri bisa diminimalisir.
Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak
untuk pencegahan PMI Nonprosedural. Yakni perwakilan K/L terkait, diantaranya
Kemdagri, Kepolisian, Kemkes, BNP2TKI, Kemlu, BNSP, dan lainnya. "Komitmen
bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI khususnya PMI perempuan
benar-benar bisa terlaksana," pungkas Eva.
Page 93 of 103.
