Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 95
Title INDONESIA-BRUNEI TERUS PERBAIKI MOU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
Media Name jpnn.com
Pub. Date 28 Oktober 2019
https://www.jpnn.com/news/indonesia-brunei-terus-perbaiki-mou-perlindu ngan-pekerja-
Page/URL
migran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam masih terus berupaya memperbaiki
Memorandum of Understanding (MoU) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Brunei Darussalam. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja
migran.
"Perundingan mengenai MoU terus dilakukan bersama pihak Brunei Darussalam. Aspek
perlindungan harus terus ditingkatkan dan termaktub dalam MoU kedua negara," kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah usai menerima kunjungan Duta Besar
LBBP Indonesia di Bandar Sri Begawan, Sujatmiko di Kantor Kemnaker, Jakarta, hari
Senin (28/10).
Menaker Ida menjelaskan, salah satu tujuan diadakannya MoU adalah untuk memberi
perlindungan bagi pekerja migran. Oleh karena itu, skema perlindungan ini harus
mendapat persetujuan kedua negara.
"Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI), bahwa kita menempatkan tenaga kerja itu apabila
memiliki MoU, atau negara penempatan tersebut telah memiliki sistem perlindungan
yang baik terhadap pekerja migran," kata Ida
Direktur Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Kemnaker, Roostiawati, menambahkan,
Pemerintah Indonesia mengutamakan aspek perlindungan dalam menjalin kerja sama
penempatan tenaga kerja. Adapun, MoU yang tengah dibuat bersama Pemerintah
Brunei Darussalam ini untuk penempatan tenaga kerja sektor domestik.
"Karena kalau di Brunei itu perlindungan sektor formalnya sudah bagus. Perlindungan
yang harus kita utamakan adalah pekerja rumah tangga, terutama pekerja migran
perempuan," terang Roos.
Roos menjelaskan, MoU yang tengah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Brunei Darussalam masih terkendala pada sejumlah aspek detail perlindungan.
Sejumlah usulan yang diajukan Indonesia, seperti kontrak kerja dan cost structure
belum mendapat kesepakatan bersama.
"Nanti Pak Dubes akan membantu komunikasi langsung dengan Menteri
Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri di Brunei, agar MoU cepat terselesaikan,"
pungkasnya.
Page 94 of 103.
