Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 18
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Sekarang
vaksinnya hari ini di dashboard-nya Kemenkes baru 7,8% yang sudah dua kali dosis vaksin, yang
baru 1 kali 19,82%, itu dari total populasi. Kan yang dipakai seharusnya yang sudah 2 kali
divaksin, baru 7,8% terhadap 208 juta orang. Ini kan lambat, ini yang harus dipercepat
Ringkasan
PPKM darurat akan berakhir pada 20 Juli 2021. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi apakah
kebijakan pengetatan tersebut diperpanjang atau tidak. Buruh dan pengusaha pun dibuat was-
was. Sebab, PPKM darurat yang diperpanjang akan memberikan dampak yang besar.
RAMALAN TSUNAMI PHK BAYANGI NASIB PERPANJANGAN PPKM DARURAT
PPKM darurat akan berakhir pada 20 Juli 2021. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi apakah
kebijakan pengetatan tersebut diperpanjang atau tidak.
Buruh dan pengusaha pun dibuat was-was. Sebab, PPKM darurat yang diperpanjang akan
memberikan dampak yang besar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan, jika PPKM
darurat diperpanjang maka akan terjadi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Prediksi saya sebagai pimpinan buruh, ledakan PHK. Kalau PPKM darurat terus dijalankan, kan
orang yang isoman lagi tinggi-tingginya, memang dilematis antara ekonomi dan kesehatan,"
katanya kepada detikcom, Minggu (18/7/2021).
Ia pun mengusulkan PPKM terukur, tidak menggunakan PPKM darurat. Maksud PPKM terukur ini
ialah jika pemerintah melakukan penyekatan dan pengetatan maka perlu memastikan
infrastruktur untuk memastikan buruh yang isoman itu cepat sembuh.
"Salah satu cara memastikan vitamin dan obat terkait COVID diberi gratis, melalui apa, BPJS
Kesehatan," katanya.
Kemudian, yang terpenting dari PPKM terukur adalah pengendalian penyebaran COVID-19 di
pabrik harus diiringi dengan kerja bergilir, bukan WFH. Sebab, pekerja pabrik berbeda dengan
kantoran di mana supply chainnya tidak bisa berhenti.
"Secara bersamaan tidak melakukan pengurangan terhadap upah ataupun hak-hak buruh yang
lainnya," ungkapnya.
"Jadi kita setuju PPKM, tapi tidak dengan kata-kata darurat apalagi penyekatan yang nggak ada
efektivitas. Saya lebih cenderung PPKM yang terukur, tetap ada pengendalian terhadap
kerumunan tapi kalau terjadi isoman sediakan vitamin obat gratis," tambahnya.
Selanjutnya, dia ingin agar vaksinasi terhadap buruh dipercepat. Tegasnya, vaksinasi harus
gratis.
"Dalam waktu 2 minggu ini saran saya menuju 50% buruh sudah divaksin," ujarnya.
Bisnis Babak Belur
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, memang
jika PPKM Darurat diperpanjang akan memperburuk situasi ekonomi dan dunia usaha. Sebab di
17
