Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 20
Judul Transformasi Wajib Lapor Perusahaan, Konvensional Menjadi Digital
Nama Media Koran Sindo
Newstrend WLKP Secara Online
Halaman/URL Pg3
Jurnalis *
Tanggal 2021-07-19 05:50:00
Ukuran 202x257mmk
Warna Warna
AD Value Rp 275.730.000
News Value Rp 1.378.650.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan
K3) melakukan Masifikasi WLKP Online Perusahaan sebagai salah satu usaha Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Perusahaan
secara online.
TRANSFORMASI WAJIB LAPOR PERUSAHAAN, KONVENSIONAL MENJADI DIGITAL
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan
K3) melakukan Masifikasi WLKP Online Perusahaan sebagai salah satu usaha Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Perusahaan
secara online.
Adapun program yang telah diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah selain
sosialisasi langsung kepada perusa-haan-perusahaan melalui hybrid meeting juga melalui
penyebaran informasi melalui video digital dan advertorial.
Video Digital dan Advertorial dimaksud, akan ditampilkan di beberapa Media Online yang telah
dipilih oleh Kementerian Ketenagakerjaan, juga di platform Media sosial Facebook dan
Instagram. Vidpo Himbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan
akan ditayangkan di beberapa titik Video-tron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan,
sedangkan Video Tutorial WLKP Online akan disunting ke dalam Aplikasi Sistem Ketenagakerjaan
untuk mempermudah Stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, setiap
perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan,
menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan.
Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
Menteri atau Pejabat yang telah ditunjuk.
19
