Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 21

Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  wajib  dilakukan  oleh  perusahaan  secara  teratur.  Dengan
              melakukan Wajib Lapor Perusahaan secara teratur, perusahaan dapat melihat indikasi apakah
              program  kesejahteraan  pekerja/buruh  sudah  tercapai.  Hal  ini  karena  sebelum  wajib  lapor
              ketenagakerjaan  diterima  dan  disahkan,  ada  syarat-syarat  terkait  program  kesejahteraan
              pekerja/buruh di perusahaan yang harus dilengkapi oleh perusahaan.

              Misalnya Apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan
              Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib Lapor
              Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan program
              kesejahteraan bagi pekerja/buruh secara baik.

              Melakukan  Wajib  Lapor  Online  perusahaan  wajib  dilakukan  agar  perusahaan  terhindar  dari
              sanksi. Pemerintah dalam'hal ini Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi
              dan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan data-
              data perusahaan.

              Sanksi  yang  diberikan  berupa  kurungan  maksimal  3  (tiga)  bulan  atau  denda  maksimal  Rp.
              1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi perusahaan yang lalai melakukan wajib lapor secara online.
              Maka  dari  itu,  perusahaan  wajib  melaksanakan wajib  lapor ketenagakerjaan  dengan  teratur,
              paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan
              perusahaan.

              Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  merupakan  persyaratan  wajib  apabila  perusahaan  ingin
              menggunakan tenaga kerja asing. Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan menjadi salah satu
              persyaratan  wajib  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  sebelum  perusahaan
              dapat mengajukan permohonan menggunakan

              Tenaga Kerja Asing (TKA). Tanpa adanya dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan, maka dapat
              dipastikan bahwa perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan izin Tenaga Kerja Asing.

              Tata  Cara  Pelaporan  dalam  Sistem  WLKP  Osalme  WLKP  Online  merupakan  solusi  dari
              Kementerian Ketenagakerjaan dalam memudahkan perusahaan melakukan kewajibannya yakni
              melaporkan secara teratur kondisi ketenagakerjaannya. Adapun hal-hal yang wajib dilaporkan
              oleh perusahaan dalam WLKP Online antara lain:

              1. Profil Pengguna

              Dalam profil pengguna, perusahan wajib mengisi data email dan pass-word yang akan digunakan
              untuk login di aplikasi ini. Kemudian, perusahaan juga wajib mengisi data-data lain seperti nama
              lengkap, nomor KTP, dan alamat pengurus perusahaan.

              2. Profil Perusahaan

              Perusahaan  dapat  mendaftar  dalam  2  (dua)  pilihan  yaitu  kantor  pusat  atau  kantor  cabang
              perusahaan.  Jika  perusahaan  mendaftar  sebagai  kantor  pusat,  perusahaan  masih  dapat
              menambahkan kantor cabang setelah proses registrasi selesai. Demikian pula sebaliknya, jika
              perusahaan mendaftar sebagai kantor cabang, maka perusahaan hanya perlu menambahkan
              kantor pusat ketika proses registrasi selesai.

              3. Legalitas Perusahaan

              Dokumen legal perusahaan yang perlu diisi dalam formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online
              adalah Nomor SIUP, Nomor TDP, Nomor Akta Perusahaan, dan NPWP perusahaan, nama dan
              alamat    pemilik   perusahaan,    serta   nama     dan    alamat    pengurus    perusahaan
              (CEO/Pimpinan/Direktur perusahaan)


                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26