Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.
Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek,
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
Jamsostek menjadi tugas jaksa agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres Nomor 2
Tahun 2021 tersebut.

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala
setiap enam bulan.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi setinggi-tingginya kepada
Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh
jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh
kementerian/lembaga dan pimpinan daerah serta kejaksaan agung untuk mengawal
implementasinya.

BPJamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
dibutuhkan serta seluruh personil BPJamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
stakeholder di seluruh Indonesia.

"Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua
pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi.
Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder
pemerintahan," ujarnya.

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus
terus dijaga konsistensinya.

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan," katanya. (CM).(ars).

183