Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 189

Buruh akan menggelar aksi demo menolak pembayaran THR dengan cara mencicil pada 12 April
              2021. Said mengatakan aksi besar-besaran secara serentak berlangsung di 20 provinsi, seperti
              DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Lampung,
              Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi
              Utara, Maluku, NTB, dan provinsi-provinsi lainnya.

              Demo menuntut pembayaran THR penuh akan melibatkan puluhan ribu buruh dari lintas sektor.
              Adapun aksi ini digelar secara hybirid atau campuran, baik secara langsung maupun saluran
              virtual.

              Said menuturkan, selama setahun, buruh telah mengalami dampak pandemi Covid-19, seperti
              kehilangan pendapatan hingga pekerjaan. Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional atau SPN,
              ada sebanyak 24.451 buruh diliburkan tanpa upah dan mengalami pemutusan hubungan kerja
              atau PHK tanpa pesangon.

              Sedangkan  bagi  buruh  yang  masih  bekerja,  sebanyak  10  ribu  di  antaranya  tercatat  belum
              memperoleh pembayaran THR secara penuh akibat perusahaan masih menunggak. Imbas ini
              diperkirakan akan lebih dirasakan oleh pekerja seumpama perusahaan kembali membayarkan
              THR secara dicicil pada Lebaran kali ini.

              Said tidak memungkiri banyak perusahaan di sektor tertentu, seperti pariwisata dan turunannya,
              mengalami masalah keuangan karena usahanya nyaris lumpuh selama pandemi. Namun, bagi
              perusahaan dalam kondisi likuiditas seret dan merugi itu, ia minta manajemen menyampaikan
              laporan  keuangan  selama  dua  tahun  dan  melaporkannya  kepada  dinas  ketenagakerjaan
              setempat.

              Selanjutnya,  ia  meminta  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  dan
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kompak dalam memutuskan kebijakan pemberian THR.

              Said  berharap  Ida  tidak  lagi  mengeluarkan  surat  edaran  yang  mengizinkan  perusahaan
              membayar  THR  secara  dicicil.  "Jangan  bersilat  lidah  Menko  Perekonomian  dan  Menteri
              Ketenagakerjaan," kata Said.

              BACA:  54  Perusahaan  Disebut  Masih  Punya  Utang  THR  Lebaran  2020  FRANCISCA  CHRISTY
              ROSANA.































                                                           188
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194