Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Ringkasan

bakal menggelar aksi besar-besaran tanggal 12 April 2021 atau menjelang bulan Ramadhan tiba.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal, mengatakan aksi tersebut tidak
hanya dilakukan di Jakarta saja. Tak tanggung-tanggung, Said Iqbal mengungkapkan setidaknya
aksi itu akan melibatkan puluhan ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di Indonesia.
Aksi ini tidak hanya diikuti oleh KSPI, tapi berbagai elemen buruh lainnya.

BURUH DI 1.000 PABRIK AKAN AKSI BESAR-BESARAN, APA YANG MAU DITUNTUT?

bakal menggelar aksi besar-besaran tanggal 12 April 2021 atau menjelang bulan Ramadhan tiba.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal, mengatakan aksi tersebut tidak
hanya dilakukan di Jakarta saja.
Tak tanggung-tanggung, Said Iqbal mengungkapkan setidaknya aksi itu akan melibatkan
puluhan ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di Indonesia. Aksi ini tidak hanya diikuti
oleh KSPI, tapi berbagai elemen buruh lainnya.

"Dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang. Dari sisi jumlah perusahaan atau pabrik
ada 1.000-an. Dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi. Dari sebaran kabupaten atau kota lebih
dari 150 kabupaten kota," kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Senin (5/4).

Said Iqbal membeberkan berbagai sektor industri mulai dari banking, logistik, garmen, sepatu,
makanan, minuman, percetakan, penerbitan, media, pariwisata, otomotif, energi, hingga
pertambangan siap berpartisipasi dalam aksi tersebut. Sementara 20 provinsi yang dimaksud
Said Iqbal mulai dari DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, hingga Maluku.

Lalu, apa yang dituntut buruh dari aksi besar-besaran itu? "Yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta
Kerja, meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal.

Said iqbal tetap membayarkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota tahun 2021.
Sedangkan yang ketiga adalah soal Tunjangan Hari Raya (THR).

"Dan ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil khusus pengusaha di seluruh
Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak dicicil," ungkap Said
Iqbal.

Mengenai THR ini, Said Iqbal merasa pemerintah sebenarnya sudah meminta pengusaha
membayarkan THR secara penuh. Apalagi, kata Said Iqbal, pengusaha sudah mendapatkan
berbagai stimulus seperti relaksasi pajak.

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang pada tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi
sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke
kantor gubernur, atau bupati, wali kota di daerahnya masing-masing," terang Said Iqbal.

Sedangkan untum yang berada di 1.000 pabrik, Said Iqbal menjelaskan buruh tidak akan keluar
di perusahaan. Sebab, aksi digelar di lingkungan perusahaan. Aksi di perusahaan itu tentu harus
dilaporkan dulu ke aparat terkait.
"Jadi akan ada perwakilan yang keluar dari proses produksi, kemudian mereka akan berdiri di
dalam pabrik, dalam pagar-pagar pabrik sambil membawa dan menyuarakan kepentingannya,
isunya, perjuangannya dengan membentangkan spanduk atau membentangkan, membawa
poster-poster tentang tiga isu tadi," beber Said Iqbal.

185