Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 204
"Kenapa kita perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa? Karena pandemi Covid-19 tidak
memungkinkan aksi terus-menerus dalam menyuarakan kepentingan buruh, yaitu menolak
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk
membatalkan, mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya
klaster ketenagakerjaan," tutur Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (5/4/2021).
Selain menyoal pembatalan UU Cipta Kerja, dalam aksinya nanti buruh meminta pemerintah dan
pengusaha untuk tetap membayarkan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2021.
Buruh sekaligus akan menuntut agar pembayaran tunjangan hari raya daat lebaran nanti dapat
dibayarkan secara penuh tanpa dicicil.
"Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil khusus pengusaha di seluruh
Indonesia untuk membayar tunjangan hari raya atau THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak
dicicil," kata Said.
Tuntutan pembayaran THR tanpa dicicil, dikatakan Said meneruskan pernyataan Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto di media yang ia tujukan kepada pengusaha.
"Menko Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini pengusaha diminta untuk membayar
THR kepada buruh secara penuh tidak lagi dicicil. Karena beliau juga mengatakan bahwa
pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus dan bahkan sudah memberikan relaksasi baik
itu pajak dan sebagainya," kata Iqbal.
203
