Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 205
Judul Begini Alur Proses PHK Sesuai UU Cipta Kerja
Nama Media hukumonline.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606aa597aeace/begini-
alur-proses-phk-sesuai-uu-cipta-kerja
Jurnalis Ady Thea DA
Tanggal 2021-04-05 12:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sugeng Santoso (Hakim Ad Hoc PHI pada MA RI) Sekarang PHK tidak perlu lagi
didahului penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha
hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada buruh. Perundingan baru bisa
dilakukan jika buruh menolak PHK
Ringkasan
UU No.11 Tahun 2020 t entang Cipta Kerja banyak memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk
menjalankan kegiatannya, termasuk dalam bidang hubungan industrial. Misalnya, dalam
perubahan Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja
membolehkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa didahului oleh
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI). UU Cipta Kerja mengatur dalam hal PHK tidak dapat dihindari,
maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada buruh dan/atau serikat buruh.
Sebelumnya dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan mengatur jika semua upaya telah dilakukan,
tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat buruh
atau dengan buruh bila buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat buruh. Jika
perundingan itu tidak menghasilkan persetujuan (kesepakatan), pengusaha hanya dapat
melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
BEGINI ALUR PROSES PHK SESUAI UU CIPTA KERJA
UU No.11 Tahun 2020 t entang Cipta Kerja banyak memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk
menjalankan kegiatannya, termasuk dalam bidang hubungan industrial. Misalnya, dalam
perubahan Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja
membolehkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa didahului oleh
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI).
204
